Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI melakukan pemantauan secara keseluruhan terhadap proses persidangan praperadilan Budi Gunawan. Hasil pantauannya, mereka menilai gugatan praperadilan yang diajukan BG kurang tepat.
"Karena perkara yang diajukan tidak termasuk dalam lingkup praperadilan," kata Evandri G. Pantouw, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu 15 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Komjen BG: Pak Kapolri Masih Lama Pensiun
"Karena perkara yang diajukan tidak termasuk dalam lingkup praperadilan," kata Evandri G. Pantouw, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu 15 Februari 2015.
Menurutnya, permohonan BG seperti tidak sahnya keputusan KPK yang dipimpin hanya oleh 4 pimpinan karena tidak sesuai dengan prinsip “kolektif kolegial” dan laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK hanya untuk perkara TPPU.
"Tuntutan BG agar KPK menyerahkan bukti-bukti terkait kasus yang menimpa perwira-perwira polisi kepada Kepolisian adalah tidak tepat," ujar Evandri.
Permohonan BG yang meminta KPK untuk menyerahkan berkas terkait perkara pidana ini ke Kepolisian RI dan menetapkan seluruh penetapan yang dikeluarkan KPK tidak sah dan cacat yuridis dinilai terlalu jauh melampaui kewenangan Praperadilan.
"Pada titik ini, sudah jelas, bahwa penetapan tersangka BG sama sekali tidak bisa diselesaikan melalui upaya Praperadilan," ujar dia. (ren)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, permohonan BG seperti tidak sahnya keputusan KPK yang dipimpin hanya oleh 4 pimpinan karena tidak sesuai dengan prinsip “kolektif kolegial” dan laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK hanya untuk perkara TPPU.
