"Berantas Korupsi Jangan Pakai Emosi"

Jumat, 27 Februari 2015 - 12:45 WIB
Oleh :
Usai di Lantik, Plt Pimpinan Kpk Gelar Jumpa Pers di KPK
Usai di Lantik, Plt Pimpinan Kpk Gelar Jumpa Pers di KPK
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat penegak hukum bertindak profesional berdasarkan hukum. Begitu juga dengan penegakan hukum pemberantasan korupsi, aparat harus meninggalkan emosi pribadi atau aspek suka atau tak suka pada orang tertentu.


Wapres mengimbau itu kepada seluruh aparat penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, maupun Kejaksaan.


Kalla tak menyebut lembaga penegak hukum tertentu yang dinilainya bertindak berdasarkan emosi, tapi ketegangan antara KPK dengan Polri beberapa waktu lalu cukup menjadi pelajaran bagi semua pihak.

Baca Juga :
Kecelakaan Maut Km 58 Cikampek, Kapolri Tegaskan Contraflow Tetap Dibutuhkan

“Jangan mencampuradukkan emosional pribadi dan emosional politik ketika menegakkan hukum di negeri ini. Ini pelajaran bagi kita semua," katanya dalam dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ambon, Maluku, Kamis malam, 26 Februari 2015.
Baca Juga :
GrandMax Maut Tewaskan 12 Orang di Tol Cikampek Mobil Travel Gelap? Ini Kata Kapolri


Baca Juga :
Sore Ini, Menhub dan Kapolri Bakal Cek Lokasi Kecelakaan Maut KM 58 Tol Cikampek
Wapres juga meminta Kejaksaan dan Polri agar tidak menangkap seorang pejabat pemerintah seperti menteri, gubernur dan kepala daerah yang diduga korupsi sebelum diketahui nilai kerugian negara. Sebab pihak yang menentukan kerugian negara bukan Polisi atau Kejaksaan dan KPK melainkan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan. Ketiga lembaga itu memang berwenang mengaudit keuangan negara.

"Tapi BPK juga harus bekerja sama dengan Inspektorat, atau dengan BPKP. Semua harus berjalan beriringan,” katanya.


“Jika sudah ada rekomendasi kerugian terhadap suatu perkara, harus sama antara satu lembaga dengan lembaga lain. Jangan sampai datang Polisi, datang Jaksa, tapi data antara satu dengan yang lain berbeda," Wapres menambahkan.


Menurutnya, tak perlu banyak pejabat esalon yang urusannya terlalu panjang ke bawah. Itu sangat berpeluang memicu kesalahan yang berdampak hukum kepada pejabat tertinggi, semisal menteri atau kepala daerah.


"Di saya (kantor Wapres) sudah potong banyak jalur. Pejabat esalon hanya cukup dua atau tiga saja. Tidak perlu yang panjang-panjang. Juga tidak efektip," pinta Wapres.


Kesalahan Adminitrasi


Ketua APPSI, Syahrul Yasin Limpo, yang mewakili para gubernur, mengeluhkan terjadi kasus-kasus korupsi yang menjerat para gubernur di sejumlah daerah hanya karena kesalahan adminitrasi. Kerugian keuangan negara pun tidak sebarapa. Tapi para kepala daerah tetap dijerumuskan.


"Setiap gubernur bertanggung jawab terhadap keuangan negara yang mengalir di daerahnya ratusan triliun rupiah, dan mereka mampu mengelola ekonomi daerah mereka demi masyarakatnya. Daerah mereka juga terus tumbuh dan berkembang,” ujarnya.


“Namun,” imbuh Gubernur Sulawesi Selatan itu, “kesalahan administrasi pada laporan keuangan puluhan juta, mereka harus dihukum. Padahal belum tentu juga ada kerugian negara.” (ren)



Baca berita lain:




Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tapi BPK juga harus bekerja sama dengan Inspektorat, atau dengan BPKP. Semua harus berjalan beriringan,” katanya.
Halaman Selanjutnya