- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri akan menjadwal ulang pemanggilan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, terkait kasus payment gateway.
"Tadi penyidik akan mengirim panggilan kedua untuk hari Kamis pekan depan, diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Rikwanto melalui pesan singkat, Jumat, 6 Maret 2015.
Sebelumnya, polisi menjadwalkan pemeriksaa Denny hari ini. Namun, ia tidak datang karena ada agenda lain. "Hari ini Pak Denny ada agenda lain yang sudah terjadwal, sehingga tadi kami menghadap ke penyidik untuk permohonan panggilan ulang," tutur kuasa hukum Denny, Heru Widodo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.
Heru menjelaskan, saat mengunjungi Bareskrim, dia diterima oleh penyidik Djoko Purwanto dan Andi, mantan penyidik KPK. Ia menerangkan, terkait kasus adanya aliran dana tersebut, nanti bisa dijelaskan oleh Sekretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Tapi pada prinsipnya soal payment gateway akan diklarifikasi langsung oleh Pak Denny. Namun, fakta yang kami ketahui di situ tidak ada gratifikasi, aliran dana, dan adanya kerugian negara."
Payment gateway adalah layanan jasa elektronik penerbitan paspor yang mulai diluncurkan Juli 2014. Namun, hanya bertahan sekitar tiga bulan, Kementerian Keuangan menyatakan layanan tersebut belum berizin. Proyek ini ada saat Denny menjabat Wamenkumham.
Denny sudah menjelaskan kasus yang menjeratnya itu. Menurut Denny, implementasi payment gateway itu merupakan inovasi pelayanan publik antipungli berbasis IT. Ia menjelaskan, biaya pembayaran elektronik sebesar Rp5 ribu, sudah melalui proses beauty contest yang transparan. Menurutnya, biaya itu dalam transaksi perbankan adalah hal wajar yang biasa terjadi.
![vivamore="Baca Juga :"]
Berkas Perkara Denny Indrayana Belum Lengkap
Polisi menetapkan Denny sebagai tersangka kasus 'payment gateway'.
