- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan reshuffle menteri tidak tepat dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla baru berjalan enam bulan.
"Kan, belum bisa jadi ukuran," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 21 April 2015.
Apalagi, kata dia, Jokowi setiap bulan melakukan evaluasi terhadap semua menterinya. "Setiap rapat kabinet beliau selalu memaparkan, ini lho seluruh media menteri A begini, menteri B begini, bahwa momentumnya tidak tepat dilihat publik bagaimana," ujarnya.
Polisi PDIP itu yakin Jokowi punya cara berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengevaluasi menterinya dengan menggunakan rapor.
"Presiden punya cara sendiri, untuk mencermati, mengingatkan, menegur, mengarahkan menteri yang ga sesuai dengan visi misi. Menteri nggak boleh punya visi misi sendiri, visi misinya adalah visi misi presiden," kata dia.
Pemberitaan media misalnya, juga menjadi salah satu cara Presiden mengamati kinerja bawahannya. Menteri, kata dia, juga tidak boleh membuat peraturan yang menyimpang dan bertentangan dengan peraturan presiden.
"Misalnya harga beras lagi tinggi, dollar menguat, kok ada wacana menaikkan pajak tol, kan, enggak pas," kata dia.
Namun Thahjo tak menampik jika Presiden Jokowi bisa saja melakukan perombakan kabinet selama momentumnya pas.
Kabar soal perombakan kabinet pemerintahan Jokowi JK mulai santer dibicarakan. Lembaga Survei Poltracking bahkan merilis hasil surveinya yang menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK hanya 48,5 persen. 44 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 7,5 persen menyatakan tidak tahu.
Survei yang dilakukan pada 23 - 31 Maret 2015 dengan 1.200 responden itu mengusulkan agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet. Direktur Poltracking Hanta Yuda beralasan reshuffle kabinet berfungsi sebagai penyegaran dan memperbaiki performa juga kinerja Kabinet Kerja.
