LPSK: Hukum Berat Pelaku Kekerasan pada Jurnalis

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap Hari Kebebasan Pers Dunia

dijadikan momentum pengusutan tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis. LPSK mendukung proses hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap wartawan.

"Dan LPSK berharap pelakunya dijatuhi hukuman yang berat", ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai dalam siaran pers yang diterima

Rabu 6 Mei 2015.

Menurut Semendawai, pemberian sanksi tersebut penting karena media merupakan salah satu pilar demokrasi. Pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui suatu informasi.

"Oleh sebab itu, kebebasan pers sangat penting untuk dilindungi," imbuhnya.

Semendawai melanjutkan, kekerasan terhadap jurnalis tentu akan mempengaruhi kualitas pemberitaan, termasuk mengurangi fakta yang bisa disampaikan kepada masyarakat.

"Untuk itu LPSK berharap pemerintah maupun masyarakat, termasuk LPSK sendiri, berperan aktif dalam menjaga kebebasan pers," tuturnya.

Merujuk pada data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Semendawai mengatakan bahwa dalam 1 tahun (3 Mei 2014-3 Mei 2015), ada setidaknya 37 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dia menegaskan, LPSK mendukung pengusutan kasus-kasus tersebut.

"Termasuk memberi perlindungan terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan," tutur dia.

Kasus kekerasan bahkan pelecehan terhadap jurnalis terus saja terjadi. Terbaru adalah insiden yang menimpa seorang wartawan media online bernama

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Istana Kepresidenan, Albiner Sitompu diduga melakukan tindak pelecehan, intimidasi dan kekerasan terhadap Wita peluncuran program listrik nasional 35.000 megawatt (MW) di Pantai Goa Cemara, Desa Gadingsari, Sanden, Bantul, Senin, 4 Mei 2015.