- Bayu Nugraha Januar
VIVA.co.id - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sedang mendalami dugaan korupsi program yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN tahun 2012-2014 di Ketapang, Kalimantan Timur. Dalam kasus ini, penyidik Polri akan memanggil sejumlah petinggi BUMN.
Saat ditanya apakah itu termasuk mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengatakan belum dalam waktu dekat ini.
"Nggak bisa gitu, kita periksa jika sudah waktunya, nggak bisa dipaksakan gitu," kata Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso ketika dikonfirmasi, Jakarta, Jumat 5 Juni 2015.
Budi Waseso menegaskan kepolisian tidak bisa asal mengambil kesempatan
untuk memeriksa seseorang. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan setelah polisi mengonfirmasi dan menemukan saksi dan bukti yang menguatkan.
"Kita berdasarkan saksi dan alat bukti. Kan kita nggak bisa berandai. Nggak boleh asal kesimpulan," ujar Budi Waseso.
Dalam kasus ini, polisi memeriksa 20 orang saksi. Rencananya, penyidik Polri juga akan memanggil sejumlah petinggi BUMN seperti, mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan; Direktur PT PGN (persero) Hendi Priyosantoso; Dirut PT Sanghyang Seri, Upik Raslina Wasrin, Gatot MS, dan I Gede Subawa.
Polri juga akan melibatkan lembaga lain untuk mengaudit kasus cetak sawah fiktif tahun 2012-2014. "Mungkin, baru kami bisa mintakan audit kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kerugian negara berapa. BPK yang menentukan," ujar Buwas.
Sementara itu, hasil audit menemukan dugaan kerugian negara di program cetak sawah sebesar Rp208,68 miliar. Program cetak sawah merupakan salah satu program yang menerima pengalihan dari program BUMN Membangun Desa yang gagal mencapai tujuan. BPK juga menemukan indikasi kerugian dalam program BUMN lain.
Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0
Manfaatkan momentum pandemi sebagai stimulus terjadinya pengembangan organisasi, BRI dorong implementasi BRIVolution 2.0
