Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, yakin agenda pilkada serentak pada 9 Desember 2015 tak diundur meski pemerintah kekurangan dana.
Kekurangan dana mencakup angaran pengamanan untuk Kepolisian yang sebesar Rp500 miliar. Dana itu mendesak dipenuhi karena seluruh aparat keamanan harus dikerahkan dan disiagakan di 269 kota/kabupaten yang menyelenggarakan pilkada.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kekurangan dana mencakup angaran pengamanan untuk Kepolisian yang sebesar Rp500 miliar. Dana itu mendesak dipenuhi karena seluruh aparat keamanan harus dikerahkan dan disiagakan di 269 kota/kabupaten yang menyelenggarakan pilkada.
Menteri Tedjo tak menjelaskan secara detail alasan keyakinannya bahwa pilkada tetap digelar sesuai jadwal. Dia hanya mengamati bahwa semua unsur, yakni Pemerintah, DPR, Kepolisian, lembaga penyelenggara pilkada, dan lain-lain, tidak menghendaki penundaan.
"Sejauh ini semangatnya masih ada. Tidak ada penundaan pelaksanaan," ujar Menteri kepada wartawan Jakarta pada Selasa, 7 Juli 2015.
Dia mengaku sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri soal kekurangan dana itu. Pada pokoknya, sudah ada solusi, tetapi dia menolak menjelaskan. "Itu nanti silakan tanyakan ke Mendagri karena Mendagri yang mengurusnya," ujarnya.
DPR sebenarnya meminta agar pelaksanaan pilkada serentak 2015 ditunda hingga awal 2016. Masalah utamanya adalah anggaran keamanan yang kurang. Sementara personel keamanan harus diterjunkan dalam satu waktu.
Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kepala Polri beberapa waktu lalu, Dewan menyarankan Polri tidak perlu memaksakan kalau anggaran kurang.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menteri Tedjo tak menjelaskan secara detail alasan keyakinannya bahwa pilkada tetap digelar sesuai jadwal. Dia hanya mengamati bahwa semua unsur, yakni Pemerintah, DPR, Kepolisian, lembaga penyelenggara pilkada, dan lain-lain, tidak menghendaki penundaan.
