Sumber :
- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan Badan Intelijen Negara (BIN) agar selektif menempatkan anggotanya di daerah rawan konflik.
Tjahjo mengatakan, sebaiknya, BIN menempatkan anggotanya yang berasal dari daerah setempat. Hal itu agar anggota BIN bisa mengetahui medan dan mudah membangun jaringan.
"Begitu Pak Sutiyoso dilantik sebagai Kepala BIN, beliau diskusi dengan Kemendagri. Arahannya, anggota BIN kalau misalnya ditugaskan di Tolikara, harus orang Tolikara. Jangan diambil dari luar, tidak tahu medan dan jaringan," kata Tjahjo, Selasa 21 Juli 2015.
Tak hanya insiden serupa dengan apa yang terjadi di Tolikara yang dikhawatirkan. Menurut Tjahjo, kerawanan gangguan keamanan juga lebih tinggi saat pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 mendatang.
Alasannya, potensi konflik atau kerusuhan dalam Pilkada dinilai lebih sensitif dibanding Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Kalau kita tahu deteksi dini, tapi tidak bisa dicegah akhirnya seperti di Tolikara. Karenanya, deteksi dini perlu ditunjang dengan pencegahan. Pencegahan bisa melalui Polda dan TNI khususnya di Kodam," katanya menuturkan.
Ia juga mengkritisi karena masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum memiliki tanggung jawab terkait pencegahan masalah seperti kerusuhan Tolikara.
Kata Soedarmo, tak sedikit dari pemda tersebut yang beranggapan bahwa tugas keamanan adalah tanggung jawab TNI dan Polri.
"Padahal pejabat daerah, tingkat provinsi-gubernur, tingkat kabupaten, kota, bupati, walikota juga penting," katanya.
Halaman Selanjutnya
"Kalau kita tahu deteksi dini, tapi tidak bisa dicegah akhirnya seperti di Tolikara. Karenanya, deteksi dini perlu ditunjang dengan pencegahan. Pencegahan bisa melalui Polda dan TNI khususnya di Kodam," katanya menuturkan.