Presiden Klaim Kenaikan Harga BBM Mulai Terasa Manfaatnya

Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR di kompleks Parlemen di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2015.
Sering Gonta-ganti Bensin, Bahaya Tidak?

Banyak hal yang diungkapkan Presiden dalam sidang yang dihadiri seluruh pemimpin lembaga negara itu. Kepala Negara menjelaskan dengan cukup lugas tentang alasan pemerintah mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga harga bensin menjadi lebih mahal di masa awal memerintah.
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat

Anggaran untuk subsidi BBM itu, kata Presiden, sesungguhnya bukan dihilangkan atau dihapus, melainkan dikurangi lalu dialihkan untuk sektor lain. Anggaran itu digunakan, di antaranya, untuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Harga Resmi Pertamax Turbo, BBM dengan RON 98

Subsidi BBM yang berlebihan hanya membuat masyarakat Indonesia menjadi konsumtif, karena harga bensin relatif murah. Akibatnya, kendaraan bermotor pribadi melimpah di jalan-jalan. Anggaran negara pun terbuang percuma dan bukan untuk kepentingan yang produktif.

"Sebagai ilustrasi, tahun 2014, sekitar Rp240 triliun subsidi BBM hanya dibakar di jalan-jalan, hanya dibakar-bakar dan dinikmati jutaan mobil pribadi; bukan dinikmati masyarakat yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan," kata Presiden.

"Itulah yang saya sebut sebagai praktik yang tidak benar. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraaan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur," kata Presiden menambahkan.

Kini, Presiden mengklaim, uang hasil pengurangan subsidi itu mulai dapat dirasakan manfaatnya. Kepala Negara membeberkan satu per satu penggunaan uang hasil pengurangan subsidi itu untuk membiayai berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial.

Infrastruktur

Pemerintah kini mulai mempercepat pembangunan infrastruktur. Ada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol yang menyambungkan Pulau Jawa. Ditambah proyek jalan tol yang akan terbentang di Pulau Sumatera.

Pemerintah juga sedang membangun jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan dan Papua, membangun lebih banyak waduk, pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal.

Di bidang energi, menurut Presiden, dalam sepuluh bulan ini, pemerintah sudah memulai membangun lebih banyak pembangkit listrik di berbagai pelosok Tanah Air. Dalam kurun waktu lima tahun mendatang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional. Itu dapat menopang kemajuan industri dan pencapaian rasio elektrifikasi yang tinggi, guna menjamin pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa.

Pada sisi lain, Pemerintah sedang berupaya mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa, khususnya untuk industri pertanian dan pertambangan.

Perlindungan sosial

Dana hasil pengurangan subsidi BBM itu juga dipakai untuk membiayai berbagai program perlindungan atau bantuan sosial. Misalnya, bagi masyarakat kita yang kurang beruntung dan rentan terhadap perubahan, pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat.

Pemerintah juga terus mendukung efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional, baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Berbagai program itu merupakan jaring pengaman sosial agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pada saat terjadi gejolak, tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Mereka harus tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional yang produktif," kata Presiden.

"Pemerintah menyadari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup kita. Namun untuk jangka panjang, kebijakan yang saat ini dirasa pahit, pada saatnya akan berbuah manis," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya