Sumber :
- VIVA.co.id./ Tudji Murtudji.
VIVA.co.id
- Kementerian Sosial mencatat setidaknya ada 143 daerah di Indonesia rawan konflik sosial terkait pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Data tersebut diadopsi dari KPDT (Kementerian negara Pembangunan Daerah Tertinggal), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dan ITP.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya melalui relawan kemensos sudah mendampingi 131 daerah.
"Itu diadopsi dari data KPDT, BNPT, dan ITP (Institut Titian Perdamaian) terdapat 143 kabupaten/kota teridentifikasi rawan konflik sosial," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah, di Surabaya, Sabtu, 29 Agustus 2015.
Relawan pendamping dari Kementerian Sosial diminta untuk mengawal guna mencegah terjadinya konflik sosial. Apabila terjadi konflik, Khofifah meminta mereka untuk mendampingi penyelesaiannya dengan mengacu pada pranata sosial dan pranata adat.
"Sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2012," urai Khofifah.
Khofifah kembali mengingatkan bila kementeriannya ikut ambil bagian dalam mencegah potensi konflik sosial melalui program keserasian sosial yang sudah berjalan sejak 2006 lalu.
"Makanya hari ini di Surabaya, dideklarasikan forum keserasian sosial dari seluruh Indonesia," ujarnya.
Baca Juga :
Guyonan Gus Solah Saat Dibesuk Mensos Khofifah
"Jadi pendamping memiliki legalitas untuk mengkomunikasikan pencegahan konflik sosial dengan FKUB, TNI-Polri, maupun elemen lainnya," ucapnya.
Khofifah mengatakan, pencegahan konflik sosial wajib dilakukan dengan mengedepankan pendekatan kearifan sosial dan lokal.
"Misalnya, di beberapa daerah masih ada perkawinan dini karena pengaruh budaya lokal," ujar dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Jadi pendamping memiliki legalitas untuk mengkomunikasikan pencegahan konflik sosial dengan FKUB, TNI-Polri, maupun elemen lainnya," ucapnya.
