Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id -
Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembatalan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara atas Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Dalam rangka itu, KPK sudah mengirimkan tim ke Medan.
"Penyelidikan sedang dilakukan," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Nama Surya Paloh Disinggung di Sidang Gatot Pujo
"Penyelidikan sedang dilakukan," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 September 2015.
Johan mengatakan, tim akan meminta keterangan ke sejumlah anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Sumut. Dia mencatat, ada puluhan anggota yang bakal diperiksa. "Lebih dari 50," ujar Johan.
Johan menuturkan, tim dikirim ke Medan untuk menelusuri apakah memang terjadi tindak pidana korupsi dalam pembatalan hak interpelasi tersebut. Menurut dia, tim berada di Medan hingga pekan depan.
Saat disinggung mengenai gelar perkara yang akan dilakukan KPK terkait penyelidikan ini, Johan enggan berspekulasi. Dia mengaku belum mendapat dan masih menunggu laporan dari tim di Medan.
Sebelumnya, dugaan adanya penyelidikan baru terkait pembatalan hak interpelasi DPRD itu muncul setelah kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ajib Shah, di Gedung KPK. Padahal, nama politikus Partai Golkar itu tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan penyidikan perkara di KPK.
Ajib juga enggan mengakui bahwa dia datang ke lembaga itu untuk diminta keterangannya. Dia beralasan kedatangannya itu memenuhi undangan untuk berbincang dengan pimpinan KPK.
Namun, Ajib tak menampik jika salah satu hal yang dibahas mengenai hak interpelasi DPRD atas Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.
DPRD Sumatera Utara pernah mengajukan hak interpelasi atas kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Beberapa poin bahkan telah dibahas dan disepakati sebelumnya. Namun, pada saat dibahas ke paripurna, hak interpelasi itu kemudian gagal disampaikan.
KPK tengah mengembangkan kasus terkait Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, dengan membuka penyelidikan baru. Salah satunya terkait hak interpelasi yang diajukan oleh DPRD terhadap Gatot.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Johan mengatakan, tim akan meminta keterangan ke sejumlah anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Sumut. Dia mencatat, ada puluhan anggota yang bakal diperiksa. "Lebih dari 50," ujar Johan.
