Sumber :
- Dok.ist di KTT Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca-2015
VIVA.co.id
- Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menyatakan pentingnya negara-negara berkembang bergotong royong dalam upaya pencapaian target-target dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Demikian disampaikan Menko Puan Maharani di depan peserta Interactive Dialogue on "Delivering on A Revitalized Global Partnership" di Markas Besar PBB, New York, Sabtu 26 September 2015 atau Minggu 27 September 2015 waktu Indonesia.
Baca Juga :
Bursa Asia Dibuka Bervariasi, Nikkei Merosot
Baca Juga :
Bursa Saham Asia Terkoreksi
Baca Juga :
Bursa Saham Asia Naik, Dolar AS Menguat
Menko Puan mengatakan bahwa agenda pembangunan global yang baru disahkan ini lebih ambisius dengan cakupan tujuan dan target yang lebih luas. Hal ini dipandang akan membuat tugas pemerintah di negara-negara berkembang menjadi lebih berat.
"Untuk mempercepat upaya pencapaian target dan tujuan pembangunan, negara-negara berkembang perlu memperkuat kerja sama internasional yang berlandaskan azas gotong royong," tegasnya.
Menurut Puan, hal penting lain yang diperlukan negara berkembang adalah pembukaan akses pasar yang luas di samping kesempatan untuk mengembangkan industrinya dan memproduksi barang yang memiliki nilai tambah.
Menutup pernyataannya, Menko Puan Maharani menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dengan kalangan swasta dan masyarakat sipil yang berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat.
"Kemitraan tersebut akan memberi dampak positif yang kuat dalam meningkatkan hajat hidup masyarakat yang membutuhkan," ujar Puan.
Kunjungan Menko Puan Maharani ke New York kali ini adalah dalam rangka mendampingi Wapres Jusuf Kalla menghadiri KTT Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan Sidang Majelis Umum PBB ke-70. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menko Puan mengatakan bahwa agenda pembangunan global yang baru disahkan ini lebih ambisius dengan cakupan tujuan dan target yang lebih luas. Hal ini dipandang akan membuat tugas pemerintah di negara-negara berkembang menjadi lebih berat.