Bakar Lahan, 34 Perusahaan Bakal Dicabut Izin HGU

Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 28 September 2015.

Ferry mengatakan, dalam klausul HGU itu memang sudah ada yang mengatur bahwa pemegang hak lahan juga harus memperhatikan kesuburan tanah dan menjaga lingkungan.

Ferry mencontohkan, suatu perusahaan memiliki sepuluh HGU, dan dari sepuluh itu, satu HGU terbakar maka akan dilakukan revisi HGU saja pada perusahaan tersebut.

"Kalau dia melebihi 50 persen mungkin kita cabut," kata Ferry.

Menurut Ferry, hal ini dilakukan agar perusahaan yang mempunyai HGU tersebut juga punya tanggung jawab terhadap lahan yang digunakan. Selebihnya, pihaknya juga bisa membatalkan izin tersebut yang sudah dikeluarkan.

"Dianggap melalaikan kewajiban. Itu jelas. Di kami soal itu jelas," kata politikus Partai Nasdem itu.

Ferry belum bisa memastikan berapa area lahan yang terbakar, termasuk berapa perusahaan yang akan terkena sanksi. Sebab, lanjut dia, hingga saat ini lahan-lahan tersebut masih terbakar.

Dia menjelaskan, mayoritas lahan yang ditangani kementeriannya adalah perkebunan sawit. Sedangkan yang lainnya, ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kalau misalnya sudah berjangka ke depannya saya katakan punishment sampai blacklist," tegasnya. 

Ferry mengatakan, pihaknya tidak melihat perusahaan mana. Tapi siapa pemiliknya. "Jangan terpedaya pada PT-nya, tapi pada owner-nya. PT bisa banyak," kata Ferry.