Sumber :
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id -
Jelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober besok, Istana Negara sudah mengibarkan bendera setengah tiang. Itu terlihat di halaman belakang Istana Negara, Rabu sore, 30 September 2015.
Pengibaran bendera setengah tiang itu, melalui Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang mengumumkan pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September 2015, dan pengibaran bendera satu tiang penuh pada 1 Oktober 2015 pukul 06.00 WIB.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kasus Tragedi 1965 Harus Diselesaikan
Pengibaran bendera setengah tiang itu, melalui Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang mengumumkan pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September 2015, dan pengibaran bendera satu tiang penuh pada 1 Oktober 2015 pukul 06.00 WIB.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Negara, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, bupati, dan wali kota.
Selain itu, surat edaran juga diperuntukkan pimpinan BUMN/BUMD, kepala perwakilan RI di luar negeri. Sementara tema Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yakni "Kerja Keras dan Gotong Royong Melaksanakan Pancasila".
Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengaku, Presiden Jokowi akan menghadiri upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Kamis, 1 Oktober besok. Presiden akan menjadi inspektur upacara.
"Presiden besok akan hadir diacara hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, beliau sebagai inspektur upacara. Dan sekaligus seluruh menteri diminta untuk hadir," katanya.
Dijadwalkan, bertindak sebagai pembaca teks Pancasila adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan. Komandan upacara oleh Kapolresta Depok Kombes Pol Dwiyono.
Untuk pembacaan naskah pembukaan UUD 1945 oleh Ketua DPD Irman Gusman. Lalu, pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua DPR Setya Novanto, dan pembacaan naskah doa oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Surat edaran tersebut ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Negara, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, bupati, dan wali kota.
