Sumber :
- ANTARA/Fahrul Jayadiputra
VIVA.co.id
- Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dede Yusuf, menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia saat ini. Rasa heran Dede justru mengacu pada data pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja yang jelas-jelas menyatakan hampir 45.000 pekerja mengalami PHK.
"Saya khawatir Presiden tidak mendapatkan laporan yang benar dari para pembantunya terkait jumlah PHK. Jangan sampai laporan yang diberikan hanya sekadar Asal Bapak Senang (ABS)," katanya saat dihubungi, Kamis 8 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Karyawan Inpex Diminta Jangan Khawatir
"Saya khawatir Presiden tidak mendapatkan laporan yang benar dari para pembantunya terkait jumlah PHK. Jangan sampai laporan yang diberikan hanya sekadar Asal Bapak Senang (ABS)," katanya saat dihubungi, Kamis 8 Oktober 2015.
Politisi partai Demokrat ini menambahkan data Kemenaker yang dirilis diperkuat dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Di mana ratusan ribu pekerja mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT).
"Ini bisa dijadikan indikasi. Maka dari itu saya mempertanyakan apa dasar Presiden Jokowi berkata demikian," katanya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menegaskan yang paling utama saat ini adalah bagaimana pemerintah mampu menghentikan dan mencegah gelombang PHK. Jangan sampai para pekerja kehilangan penghasilannya, karena daya beli pekerja harus dijaga agar roda perekonomian tetap berjalan.
"Mari kita saling bergandeng tangan membenahi kondisi yang ada, seluruh elemen bangsa baik pemerintah, kalangan usaha, pekerja dan masyarakat harus bersatu meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi," kata Dede. (ren)
Halaman Selanjutnya
Politisi partai Demokrat ini menambahkan data Kemenaker yang dirilis diperkuat dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Di mana ratusan ribu pekerja mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT).
