- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Lima kementerian dan tiga lembaga negara dianggap boros mengelola anggaran negara tahun ini. Kementerian Sosial bahkan dianggap paling boros.
Demikian hasil kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Menurut Manajer Advokasi Fitra, Apung Widadi, kajian ini dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2015.
"Kementerian Sosial paling boros, mencapai Rp 267,95 miliar untuk potensi kerugian negara," ujar Apung dalam konferensi pers di Kantor Fitra, Jakarta, Kamis 8 Oktober 2015.
Kementerian lain yang berpotensi memiliki kerugian negara paling besar yaitu Kementerian Keuangan sebesar Rp 248,41 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp218,94 miliar, Kementerian Pertanian sebesar Rp65,33 miliar dan Kementerian Luar Negeri sebesar Rp8,21 miliar.
Ada pun lembaga yang berpotensi memiliki kerugian negara diantaranya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp153,22 miliar, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebesar Rp112,58 miliar, dan TVRI sebesar Rp28,59 miliar.
Dari data tersebut, komposisi potensi kerugian negara disebabkan 39,39 persen karena aset tanah, kendaraan, dan aset tetap lainnya yang dikuasai pihak lain. Sebanyak 21,21 persen potensi kerugian negara bisa terjadi karena aset mesin, peralatan, dan aset lain tidak diketahui keberadaannya.
Lalu sebanyak 13,64 persen potensi kerugian negara disebabkan lebih dalam membayar pengadaan barang. Tapi pembayaran ini belum dilakukan, dan sebanyak 10,61 persen disebabkan karena pinjaman berpotensi tidak tertagih, serta sisanya potensi kerugian negara lainnya.
Sebelumnya berdasarkan kajian FITRA, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap paling boros dan ada kerugian negara di kementerian yang mencapai Rp111,57 miliar.
Urutan kedua adalah Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp32,45 miliar. Selanjutnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp19,30 miliar, Kementerian Perhubungan Rp16,35 miliar, dan Kementerian ESDM Rp11,49 miliar.
Adapun lembaga dengan kerugian negara terbesar yaitu TVRI sebesar Rp46,8 miliar, Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Sabang Rp8,5 miliar, dan Lembaga Sandi Negara Rp8,4 miliar. (ren)
Perbincangan Jokowi-Kalla Soal Reshuffle Kabinet
Jusuf Kalla mengaku reshuffle dibicarakan secara intens.
