Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id
- Wacana pemekaran Madura menjadi provinsi sendiri menuai polemik di tengah masyarakat. Tak sedikit yang mendukung wacana tersebut, bahkan elemen masyarakat di empat kabupaten di Madura telah membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) sebagai bentuk keseriusan pembentukan Provinsi Madura.
Namun sebagian lain mengkritik pembentukan Provinsi Madura. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti salah satunya. Menurut Kapolri, wacana pemekaran Madura menjadi provinsi sendiri sebenarnya masih belum diperlukan. Apalagi, jika salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura.
Baca Juga :
Fahri Hamzah: Orang Madura Pemberani
Baca Juga :
Jalan Panjang Madura Jadi Provinsi Baru
"Belum tentu dengan pembentukan provinsi bisa mensejahterakan masyarakatnya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Presiden memberikan persetujuannya agar Madura dimekarkan. Namun, Presiden menanyakan apakah dengan menjadi daerah otonomi baru (DOB) Madura akan mampu menyejahterakan rakyat dan menjamin terciptanya pemerataan pembangunan.
"Apakah itu mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selain masalah prinsip seperti perbatasan, jumlah penduduk, kabupaten, kecamatan dan sebagainya,'" kata Tjahjo.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Presiden memberikan persetujuannya agar Madura dimekarkan. Namun, Presiden menanyakan apakah dengan menjadi daerah otonomi baru (DOB) Madura akan mampu menyejahterakan rakyat dan menjamin terciptanya pemerataan pembangunan.