Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo meminta menteri-menteri terkait dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres terkait kasus PT Freeport, tidak berkomentar lagi di publik. Ini merupakan hasil rapat kabinet di Istana Bogor, Senin 23 November 2015.
Presiden mengatakan, persoalan ini sudah masuk dalam ranah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sehingga biarkan proses itu di MKD.
"Presiden meminta tidak ada lagi polemik di menteri untuk hal tersebut karena sudah di MKD," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya, di Istana Bogor.
Pramono kembali menegaskan, Presiden, dalam urusan Freeport, selalu mendasarkan pada empat hal. Yakni divestasi, royalti, smelter, dan kesejahteraan Papua.
Selain itu, berdasarkan aturan maka pembahasan baru bisa dilakukan dua tahun sebelum habis kontrak. Sehingga, karena kontrak PT Freeport Indonesia habis 2021, maka pembahasan baru bisa mulai pada 2019.
Persoalan di MKD, Pramono mengatakan, pemerintah tidak akan ikut campur. Apalagi, rakyat sudah ikut memperhatikan kasus yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto ini.
"Persoalan ini sudah sangat terbuka maka publik juga akan memberikan pengawasan," katanya.
Instruksi ini, membuat sejumlah menteri yang sebelumnya biasa memberi keterangan ke wartawan, memilih bungkam.
Baca Juga :
Apa Kabar Divestasi Saham Freeport?
Baca Juga :
'Belum Ada Kesepatakan Harga Saham Freeport'
DPR Mau Tambah Posisi Wakil Ketua MKD
Penambahan itu dilakukan dengan cara merevisi UU MD3.
VIVA.co.id
4 Agustus 2016
Baca Juga :
