Desentralisasi Dituding Jadi Sumber Korupsi

KPK
Sumber :
VIVA.co.id
- Selain faktor struktural sejarah, desentralisasi pemerintahan dikatakan sebagai salah satu faktor maraknya korupsi di Indonesia. Akibat desentralisasi, korupsi semakin menjamur di daerah dan dengan berbagai modus baru. 

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menegaskan hal itu dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Gedung Kementeian Dalam Negeri, Selasa 15 Desember 2015. 

"Sebagian besar yang terjadi di daerah melibatkan eselon I,II,III,  Walikota dan Bupati, modusnya adalah pengadaan barang," ujarnya. 

Untuk menindaklanjuti hal itu, lanjut Pahala, KPK telah merancang strategi khusus yaitu penindakan dan pencegahan secara terintegrasi. Kedua hal tersebut dilakukan dalam satu kesatuan dan secara bersamaan. 

"Untuk daerah yang berulang-ulang seperti Riau dan Banten ada masalah sistemik disana, oleh karena itu perlu penindakan dan pencegahan dalam satu paket" tambahnya. 

Selain itu, khusus untuk pencegahan, KPK akan bermitra dan menjalin kerjasama dengan instansi dan lembaga negara. KPK juga menyiapakan program khusus penguatan inspektorat internal lembaga negara. 

"Kami kerjasama dengan Kemendagri, Kemenkeu dan Polri. Tidak mungkin kita melakukan pencegahan sendiri" tambah Pahala.

Hakim Tunda Sidang Kasus Korupsi Kementan Gegara SYL Diare
Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jalani Sidang Perdana

SYL Juga Bayar Biduan Pakai Hasil Uang Korupsi Kementan, Saksi: Rp100 Juta Sekali Transfer

Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga turut memberikan uang untuk biaya entertain atau biaya hiburan Kementerian Pertanian (kementan) RI.

img_title
VIVA.co.id
30 April 2024