Uskup Agung: Pejabat Publik Korupsi Sama dengan Berhala

Kapolda Metro Jaya, Gubernur Jakarta, Uskup Agung Jakarta dan Pangdam Jaya
Sumber :
  • Antara/ Puspa Perwitasari
VIVA.co.id
- Sepanjang 2015, ada beberapa kasus tindak korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat publik. Kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki, seakan mengkhianati kepercayaan publik yang sebelumnya telah menaruh harapan besar kepada oknum-oknum tersebut.


Uskup Agung Jakarta, Ignasius Suharyo, mengatakan, bukanlah suatu hal mudah untuk memberantas tindak korupsi di dalam negeri, meskipun ada beberapa lembaga negara maupun lembaga yang bersifat independen yang berinisiasi untuk menuntaskan tindakan korupsi yang semakin menjamur.


"Tidak mudah (untuk memberantas korupsi). Tetapi, sangat jelas bahwa negara ingin korupsi itu tidak ada. Sudah ada Polisi, Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Itu sudah jelas sekali cita-citanya," ujar Ignasius, saat ditemui di Gereja Katedral Jakarta, Jumat 25 Desember 2015.
Akal-akalan Gazalba Saleh Cuci Uang Korupsi: Pakai Profesi Dosen hingga KTP Orang Lain


TPPU Pakai Aset Kripto Ditegaskan Mudah Dilacak, Ini Penjelasan Indodax
Menurutnya, akhlak yang ditujukan oleh para pejabat publik yang melakukan korupsi pun terbilang sangat jauh dari ajaran agama. Sebab, dalam ajaran umat kristiani, Tuhan tidak pernah mengajarkan manusianya untuk 'rakus' dalam hal apapun. Ia pun tak segan menyebut orang-orang tersebut adalah suatu berhala.

KPK Buka-bukaan Nilai Fantastis Proyek Fiktif Korupsi PT Taspen

"Mereka orang yang jauh dari kecukupan. Kekuasaan mereka punya, tetapi disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Kekuasaan sama dengan keserakahan itu berhala. Layak disebut seperti itu, dan tak pantas untuk disembah," kata dia.


Pemerintah, kata Ignasius, harus segera mengatasi permasalahan ini, agar tidak semakin merebak luas. Namun, diakuinya, perjalanan untuk memberantas korupsi masih terbilang panjang. Selain butuh kesabaran ekstra, kesadaran diri seseorang menjadi suatu hal penting tak terciptanya tindakan seperti itu di kemudian hari.


"Pemerintah harus segera mengatasi. Saat ini, memang hanya bisa berharap, karena perjalanan masih panjang. Tidak akan selesai besok, atau lusa. Pesan Natal ini juga tidak akan memberikan pengaruh lebih," tuturnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya