- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mengapresiasi perkembangan bidang politik, hukum dan keamanan di Indonesia pada 2015. Kendati demikian, ia mencatat ada beberapa kekurangan.
"Di bidang pertahanan, kita bangga telah terjadi peningkatan yang cukup pesat. Kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke 12, sebagaimana merujuk pada ranking yang dikeluarkan oleh Global Fire Power," ujar Fadli dalam pernyataan tertulisnya, Kamis 31 Desember 2015.
Hal lain yang patut dihargai dalam pembangunan politik di Indonesia, kata Fadli, adalah pelaksanaan Pilkada yang berjalan dengan lancar. Meski demikian, Fadli mencatat agar pemerintah memperbaiki bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada mendatang.
"Pilkada serentak pertama kali di Indonesia dan terbesar, awalnya kekhawatiran yang muncul sangat besar. Namun berkat kerja sama semua pihak, Pilkada dapat berjalan dengan baik. Walaupun untuk pelaksanaan ke depan, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada harus lebih ditingkatkan," ucap Fadli.
Meski banyak hal positif terjadi selama setahun ini, tapi Fadli menyatakan keprihatinannya atas kegaduhan politik yang terjadi.
"Kita prihatin atas berbagai kegaduhan politik yang terjadi. Dinamika politik memang dipengaruhi berbagai kepentingan baik pribadi, kelompok, partai atau koalisi. Kita berharap dinamika politik di 2016 memang karena hal yang substansial dan untuk kepentingan rakyat," tuturnya.
Politisasi kasus hukum
Fadli juga melihat adanya kelemahan dalam proses penegakan hukum. Menurutnya, politisasi sejumlah kasus hukum masih terlihat.
"Masih ada proses hukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Seharusnya tidak ada lagi politisasi kasus hukum. Hukum tidak boleh jadi alat politik, apalagi jadi alat kekuasaan. Aparat penegak hukum juga harus semakin profesional," kata Fadli.
Mengenai pemberantasan korupsi, politikus Gerindra itu menaruh harapan yang besar pada komisioner KPK yang baru.
"Kita sangat berharap, KPK dapat bekerja lebih baik yang ditandai dengan semakin berkurangnya tingkat korupsi. KPK juga harus tetap kuat, independen dan jangan diintervensi kepentingan politik maupun kekuasaan. Tak boleh tebang pilih," ujar Fadli.
Fadli juga berharap agar sinergitas antara DPR dan pemerintah dapat ditingkatkan pada 2016, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi.
"Harus diakui target legislasi tak tercapai dan ini harus menjadi introspeksi bagi DPR dan juga pemerintah. Karena legislasi adalah produk kedua lembaga," kata dia.
Fadli Zon: Silakan Demonstran Menginap di DPR
Menurut Fadli, DPR adalah rumah rakyat.
