Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Pihak Istana mengklarifikasi langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, yang mengumumkan evaluasi kinerja para menteri Kabinet Kerja.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
Melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, setelah melakukan konsultasi terhadap Presiden Jokowi, ternyata langkah Menteri Yuddy ini tanpa seizin dari Presiden.
Baca Juga :
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
"Memang Menpan RB pernah menyampaikan walaupun tidak secara menyeluruh diketahui oleh anggota kabinet dan juga mungkin menyampaikan kepada Wapres. Tapi tidak pernah ada perintah atau instruksi Presiden untuk menyampaikan kepada publik," jelas Pramono, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 Januari 2016.
Lanjut Pramono, evaluasi tetap harus dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Bukan justru oleh seorang menteri. "Jadi ini bentuk dari kreativitas dari Pak Menteri Yuddy, Professor Yuddy untuk menyampaikan kepada publik," kata Pramono.
Sebelumnya, Menteri Yuddy memberikan penilaian terhadap kementerian dan lembaga. Menteri Yuddy menjelaskan, Ada tujuh kategori penilaian yang mereka lakukan yaitu nilai AA (0 lembaga/kementerian), A (4), BB (21), B (36), CC (16), C (0), D (0). Penilaian dilakukan terhadap 77 Kementerian/lembaga sejak awal 2015.
1. Kementerian Keuangan 83,59 (A)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi 80,89 (A)
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 80,76 (A)
4. Badan Pemeriksa Keuangan 80,45 (A)
5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 77,54 (BB)
6. Kementerian PAN-RB 77,00 (BB)
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 76,13 (BB)
8. Kementerian Perindustrian 73,90 (BB)
9. Badan Pusat Statistik 73,86 (BB)
10. Mahkamah Konstitusi 73,73 (BB)
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 73,43 (BB)
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal 73,31 (BB)
13. Kementerian Perdagangan 73,30 (BB)
14. Kementerian Kesehatan 72,82 (BB)
15. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 72,25 (BB)
16. Kementerian Luar Negeri 72,20 (BB)
17. Kementerian Pertanian 72,16 (BB)
18. Kementerian Pariwisata 72,08 (BB)
19. Kementerian Sekretaris Negara 74,02 (BB)
20. Lembaga Administrasi Negara 71,12 (BB)
21. Kementerian Dalam Negeri 70,64 (BB)
22. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 70,48 (BB)
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional 70,46 (BB)
24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 70,14 (BB)
25. Kementerian Koordinator Bidang PMK 70,12 (BB)
26. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 68,94 (B)
27. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 68,76 (B)
28. Kementerian Perhubungan 68,51 (B)
29. Kementerian Hukum dan HAM 68,32 (B)
30. Badan Penerapan Pengkajian Teknologi 68,13 (B)
31. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 68,13 (B)
32. Badan Pengawasan Obat dan Makanan 68,07 (B)
33. Kepolisian RI 68,04 (B)
34. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 67,59 (B)
35. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 67,02 (B)
36. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 66,60 (B)
37. Badan Pengawas Teknologi Nuklir 66,23 (B)
38. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 66,09 (B)
39. Badan SAR Nasional 65,88 (B)
40. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 65,37 (B)
41. Badan Intelijen Nasional 65,18 (B)
42. Kementerian Pertahanan 65,14 (B)
43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 65,07 (B)
44. Kementerian Komunikasi dan Informatika 64,35 (B)
45. Badan Narkotika Nasional 64,22 (B)
46. Badan Standardisasi Nasional 64,21 (B)
47. Kementerian BUMN 64,06 (B)
48. Mahkamah Agung 64,04 (B)
49. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 63,83 (B)
50. Kementerian Sosial 63,04 (B)
51. Badan Informasi Geospasial 62,96 (B)
52. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 62,11 (B)
53. Kementerian Agama 62,01 (B)
54. Arsip Nasional RI 61,21 (B)
55. BNP2TKI 60,96 (B)
56. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60,84 (B)
57. Badan Pengawas Pemilihan Umum 60,52 (B)
58. Kementerian PPA 60,17 (B)
59. Badan Nasional Penanggulangan Teroris 60,17 (B)
60. Komisi Yudisial 60,07 (B)
61. Sekretariat Jenderal MPR 60,01 (B)
62. Sekretariat Jenderal DPR 58,95 (CC)
63. Markas Besar Tentara Negara Indonesia 58,24 (CC)
64. Sekretariat Jenderal DPD RI 58,07 (CC)
65. Badan Kepegawaian Negara 58,54 (CC)
66. Kementerian Tenaga Kerja 57,79 (CC)
67. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 57,61 (CC)
68. Dewan Ketahanan Nasional 56,97 (CC)
69. Komisi Pemilihan Umum 56,17 (CC)
70. Lembaga Ketahanan Nasional 55,04 (CC)
71. Ombudsman Republik Indonesia 54,51 (CC)
72. Lembaga Sandi Negara 54,24 (CC)
73. Kementerian Desa PDT 53,97 (CC)
74. Kementerian Pemuda dan Olahraga 53,54 (CC)
75. Komnas HAM 51,60 (CC)
76. Perpustakaan Nasional 50,38 (CC)
77. Kejaksaan Agung 50,02 (CC)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Lanjut Pramono, evaluasi tetap harus dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Bukan justru oleh seorang menteri. "Jadi ini bentuk dari kreativitas dari Pak Menteri Yuddy, Professor Yuddy untuk menyampaikan kepada publik," kata Pramono.
