- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan evaluasi kementerian yang dipublikasikan adalah bentuk transparansi pemerintah. Namun prokontra yang terjadi soal itu menurutnya menempatkan pemerintah dalam posisi serba salah.
"Gimana ini, pilih mana, transparan atau tertutup," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Rabu 6 Januari 2016.
Publikasi penilaian tersebut menurut JK adalah wujud keterbukaan pemerintah. Sayangnya direspon negatif oleh sejumlah kalangan. JK yakin apabila tak ada publikasi evaluasi, pemerintah bakal tetap jadi sasaran kritik.
"Tapi begini, hal itu sebenarnya, sudah sebulan lalu. Tidak tahu kenapa tiba-tiba muncul. Itukan dulu angka itu kan. Anda hadir kan, tanggal 15 Desember 2015 kalau tidak salah. Jadi bukan hal yang baru dan itu resmi," tambah wapres.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mempublikasikan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) terhadap 86 kementerian dan lembaga serta 34 pemerintah provinsi. Laporan itu disampaikan di Istana Wakil Presiden Jakarta pada 15 Desember 2015.
Hal tersebut dilakukan sesuai instruksi presiden untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Variabel penilaian terhadap kementerian dan lembaga di antaranya perencanaan, kualitas perencanaan dan keberhasilan tiap perencanaan.
Ketua Komisi Yudisial Sementara, Maradaman Harahap, menyatakan tak terganggu dengan sistem penilaian tersebut. Menurutnya KY tetap bekerja keras dan tak mempersoalkan peringkat.
"Kita sudah upaya baik kinerjanya nomor sekian enggak penting," kata Maradaman di Gedung KY, Jakarta, Rabu 6 Januari 2016.
Dalam laporan evaluasi tersebut, KY sendiri menduduki peringkat ke-63 dengan nilai 60,07 dan memperoleh predikat B. (ren)
Digeser Sri Mulyani, Bambang Meneteskan Air Mata
Bambang berharap Sri Mulyani bisa perbaiki ekonomi Indonesia.
