- ANTARA FOTO/ Yudhi Mahatma.
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo buka-bukaan soal kontroversi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang telah menyebabkan polemik di masyarakat, dalam wawancara khusus dengan tvOne, yang ditayangkan Senin 15 Februari 2016. Proyek Kereta Cepat telah menjadi polemik karena dinilai belum dibutuhkan pada saat ini. Bahkan, terjadi perselisihan di antara menteri Jokowi sendiri.
Pimpinan Redaksi tvOne, Karni Ilyas, mempertanyakan alasan dan urgensi Jokowi membangun kereta cepat dan mengapa memilih bekerjasama dengan China, dibanding Jepang, untuk membangun kereta cepat. Jokowi sendiri bersikukuh tetap melanjutkan proyek kereta cepat ini di tengah pro dan kontra di kalangan masyarakat.
"Kalau kita lihat di Jakarta, Bandung, macet total. Akibat macet di Jakarta kita kehilangan Rp28-30 triliun karena macet, di Bandung Rp7 triliun setiap tahun. Ini mubazir. Artinya kita kehilangan Rp37 triliun. Oleh sebab itu di Jakarta dibangun MRT (mass rapid transit), LRT (light rail transit), di Bandung dibangun LRT, ini akan disambungkan dengan kereta cepat," kata Jokowi.
Jokowi mengakui bahwa pembangunan kereta cepat menimbulkan protes masyarakat. Namun hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan percepatan pembangunan ekonomi.
Diutarakannya, banyak negara sudah membangun transportasi massa kereta cepat, dan Indonesia tidak ingin ketinggalan. Pemerintah hanya memberikan pilihan alternatif transportasi massa, seperti bus, kereta api, LRT, dan kereta cepat.
Ditegaskan, pembangunan kereta cepat dikerjakan oleh investor, tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak ada jaminan Pemerintah.
"Tidak ada jaminan Pemerintah, tapi jaminan kepastian hukum. Kalau tidak ada jaminan hukum bagaimana investor dilindung. Tidak ada jaminan Pemerintah, tidak ada jaminan APBN, itu jelas," ujar dia. (ren)
Jokowi: Tax Amnesty Jadi Jawaban Merebut Dana Investasi
Deklasi harta atau aset 1.294 peserta dengan akumulasi Rp9,95 triliun.
