- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA.co.id – Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead, mengatakan paling lambat dalam tiga minggu mendatang lembaganya akan mengeluarkan peta kerja restorasi lahan gambut. Sementara ini, BRG masih menggunakan peta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
"Kami pakai peta LHK 1 banding 250 ribu. Kalau petanya dibuat akan ketahuan, daerah ini siapa yang punya lahan," kata Nazir usai pelantikan pejabat BRG di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 19 Februari 2016.
Ia menambahkan, peta tersebut akan dikoordinasikan pada pemerintah daerah, kementerian terkait, NGO, dan masyarakat agar bisa diketahui bersama. BRG juga akan berinteraksi langsung dengan pihak bersangkutan, ketika ada lahan gambut yang ternyata dimiliki masyarakat atau pemegang izin konsesi.
"Sembari petanya diperbaiki, kami tidak bisa membaguskan peta dulu baru kerja. Jadi harus paralel. Kita tahulah daerah mana yang pasti harus dikerjakan," ungkap Nazir.
Setelah peta kerja BRG selesai dan bisa memetakan wilayah gambut, lembaganya juga berencana mengembangkan sistem budidaya gambut, sehingga bisa memberikan keuntungan pada masyarakat.
"Ada monitoring soal bagaimana dampaknya. Betulkah gambut lebih basah atau restorasi kurang tepat, dievaluasi. Kami perbaiki agar kelembapan gambut betul-betul naik. Begitu kemarau, kalau ada air tidak kebakar karena lembab dan basah," jelasnya. (ase)
Perbaiki Tata Kelola Lahan Gambut, Ini yang Dilakukan BRG
Hal itu dilakukan sebelum kerusakan gambut makin parah.
