Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di bumi Papua kembali dipertanyakan. Karena dalam periode kepemimpinannya, tercatat masih ada ratusan Papua yang mengalami pelanggaran HAM.
Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan selama 2015, setidaknya terjadi pelanggaran HAM berupa penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap kurang lebih 700 warga Papua.
Baca Juga :
Kejagung Janji Usut Pelanggaran HAM di Masa Lalu
"Dalam satu tahun belakangan Presiden Jokowi telah beberapa kali mengunjungi tanah Papua, namun kehadirannya hanya sebatas mengurusi infrastruktur pembangunan. Fokus ini mengabaikan kebutuhan mendasar rakyat Papua yaitu tegaknya HAM," ujar Natalius dalam sebuah diskusi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat 4 Maret 2016.
Menurut Natalius, setidaknya ada sembilan kasus besar terkait pelanggaran HAM di Papua selama 2015. Diantara yaitu meninggalnya 41 anak secara misterius di Kabupaten Nduga, penembakan di Kabupaten Yahukimo, penembakan di Kabupaten Dogiyai, penembakan di Kabupaten Tolikara, dan penembakan di Kabupaten Timika.
Selain itu, lanjut dia, sedikitnya 500 orang Papua ditangkap di bawah masa kepemimpinan Jokowi dengan berbagai tuduhan termasuk makar. Kemudian ada juga kasus saham PT Freeport Indonesia, proyek MIFE di Merauke dan berbagai proyek pembangunan yang mengabaikan masalah sosial warga ada.
"Di pemerintahan saat ini ada indikasi kuat terjadinya pemberangusan terhadap institusi adat rakyat Papua yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap HAM khususnya di bidang kemanusiaan," kata dia.
Untuk itu, pemerintah diminta mengubah pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua menjadi pendekatan pembangunan dan kemanusiaan. Sebab jika tidak, berbagai tragedi kemanusiaan akan tetap terjadi di Papua tiap tahunnya.
"Presiden silih berganti, tapi pendekatan keamanan terhadap Papua tidak diubah, selama itu tidak diubah, Papua tidak akan berubah," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, lanjut dia, sedikitnya 500 orang Papua ditangkap di bawah masa kepemimpinan Jokowi dengan berbagai tuduhan termasuk makar. Kemudian ada juga kasus saham PT Freeport Indonesia, proyek MIFE di Merauke dan berbagai proyek pembangunan yang mengabaikan masalah sosial warga ada.
