Luhut Minta Pemuda Pancasila Tak Uji Kesabarannya
- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta massa Pemuda Pancasila (PP), tidak menguji coba kesabarannya. Dia berjanji, jika mereka kembali melakukan unjuk rasa dengan kekerasan, aparat keamanan pasti akan membawanya ke ranah hukum.
"Kalau mau mengekspresikan di luar sana, monggo datang. Demo itu hak ekspresi politik itu silakan, tapi begitu kau melanggar itu, kau membawa dirimu ke masalah hukum, bisa dipidana," ungkap Luhut, saat diskusi di tvOne, Rabu malam, 23 Maret 2016.
Sebelumnya, Luhut sudah pernah memberikan peringatan pada PP agar tidak berlebihan saat menggelar unjuk rasa memprotes penetapan Kepala Kantor Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, sebagai tersangka kasus korupsi.
"Demo silakan saja, tak ada masalah, tapi demo itu jangan anarki. Misalnya, merusak kantor itu tak boleh, akan kita tindak sesuai peraturan yang ada. Negara ini tidak diatur dengan cara-cara premanisme," ungkap Luhut kala itu, Jumat 18 Maret 2016.
Namun, peringatan ini justru ditanggapi secara negatif oleh pendukung La Nyalla yang berasal dari ormas PP. Saat berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Senin 21 Maret 2016 lalu, mereka justru mengkritik peringatan Luhut itu.
"Pak Luhut, memangnya lu siapa berani mengancam kami?" kata salah seorang orator pada unjuk rasa tersebut.
Menanggapi pertanyaan itu, saat di studio tvOne, Luhut menjelaskan bahwa dia adalah Menkopolhukam. "Terus ada yang bilang, dari PP, ini Luhut siapa? Siapa kau, begitu? Saya ini Menko Polhukam," ujarnya sambil berkelakar.
Luhut langsung menambahkan dengan nada serius. "Kalau kau mau bela-belain monggo, tapi jangan langgar ketentuan! Kalau kau langgar saya akan tegas. Terus mereka (PP) pikir kau siapa? Ya kau coba saja sekali lagi, nanti saya tunjukin siapa saya, baru tahu. Karena kalau kau langgar aturan bisa dibawa ke ranah hukum, makanya kita harus disiplin."
Korupsi Dana Hibah, KPK Duga Ada Aliran Uang Saat La Nyalla Jadi Pimpinan KONI Jatim
KPK menduga ada aliran uang ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur, soal kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan dana hibah pokmas dari APBD Jatim.
