- Rusman-Biro Pers Istana
VIVA.co.id – Rapat kabinet terbatas terkait reklamasi di Jakarta Utara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), di Kantor Presiden, turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ahok yang datang, belum mau memaparkan apa yang akan dibicarakan. "Aku nanti jelasin soal reklamasi yang kemarin saja," kata Ahok, langsung menuju Kantor Presiden, Rabu 28 April 2016.
Selain Ahok, rapat kabinet juga turut dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif.
Walaupun KPK kini tengah menyidik masalah kasus suap reklamasi yang menyeret mantan Ketua Komisi D DPRD DKI M. Sanusi, Presiden Jokowi memastikan tidak akan membicarakan itu.
"Dan sore ini, kita tidak akan bicara masalah hukum reklamasi, meskipun undang KPK. Kita harus membicarakan hal strategis yang bisa diantisipasi pada 2030," ujar Jokowi, dalam pembukaan rapat kabinet terbatas.
Jokowi menginginkan agar masalah pengelolaan air, sanitasi, dan lainnya seperti saat kunjungan ke Belanda pekan lalu, harus dipelajari. Begitu juga masalah pengembangan pelabuhan, bandara, jalan tol, transportasi massal, Jokowi ingin betul-betul semuanya harus terintegrasi dengan baik.
"Karena dulu saya pernah mengikuti rapat ini sekali, dua kali, tiga kali waktu saya jadi gubernur, dan Bappenas yang berkaitan dengan NCICD," ujarnya.
Selain Ahok, tampak hadir juga Gubernur Banten Rano Karno, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Tolak Reklamasi, Amien Rais Ingin Bertemu Jokowi Bukan Luhut
Amien berharap bertemu langsung dengan Jokowi, bukan Luhut.
