Kasus Suap Raperda Reklamasi, KPK akan Cecar Ahok
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, mengatakan, penyidik akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok esok hari dalam kasus dugaan suap dalam pembahasan dua Raperda mengenai Reklamasi.
Menurut dia, penyidik memanggil Ahok untuk menelisik sejumlah hal. Salah satunya adalah mengenai proses pembahasan raperda, termasuk di antaranya pembahasan mengenai tambahan kontribusi.
"Latar belakang penetapan besaran kontribusi tambahan," kata Yuyuk dalam pesan singkatnya, Senin, 9 Mei 2016.
Pada salah satu poin usulan dalam Raperda, Pemprov DKl Jakarta mencantumkan angka 15 persen tambahan kontribusi sebagai syarat bagi pengembang. Hal tersebut diduga menjadi penyebab pembahasan Raperda menjadi mandeg dan berlarut-larut. Lantaran pihak DPRD menilai bahwa poin tambahan kontribusi itu tidak mempunyai dasar hukum.
Yuyuk menambahkan, selain soal pembahasan Raperda, Ahok juga akan ditelisik mengenai hal lain. Salah satunya adalah terkait sejumlah izin reklamasi yang dikeluarkan oleh Ahok.
"Perizinan reklamasi yang dikeluarkan selama yang bersangkutan menjabat," kata Yuyuk.
Berdasarkan catatan yang dihimpun, dari 17 pulau reklamasi Ahok telah mengeluarkan beberapa izin. Pada 10 Juni 2014, Ahok menerbitkan surat perpanjangan izin prinsip reklamasi setelah sebelumnya izin prinsip itu diterbitkan pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo saat masih menjabat Gubernur DKl Jakarta.
Izin prinsip tersebut antara lain yakni Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo, Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land, Pulau l kepada PT Jaladri Kartika Pakci serta Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.
Ahok kemudian mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi yakni untuk Pulau G pada 23 Desember 2014, untuk Pulau F dan l pada 2 Oktober 2015, serta untuk Pulau K pada 17 November 2015.
Pada kasus ini, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL), Ariesman Widjaja beserta karyawannya, Trinanda Prihantoro terungkap tengah mencoba menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi hingga miliaran Rupiah.
Suap diduga diberikan terkait pembahasan Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
