Jokowi Janji Dengar Masukan Publik Soal Pilih Kapolri Baru
- ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf
VIVA.co.id – Menjelang berakhirnya masa jabatan Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, pada Juli 2016 mendatang, spekulasi mengenai siapa yang nantinya akan mengisi pos jabatan tersebut semakin gencar terdengar. Sebagian menyebut jabatan itu akan diperpanjang, namun tidak sedikit pula yang menyatakan sebaliknya.
Menanggapi spekulasi tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Ia belum memutuskan apa-apa terkait hal itu. Jokowi mengaku sudah menyampaikan penjelasan ini sebelumnya.
"Pergantian atau perpanjangan Kapolri, belum saya putuskan. Belum sampai di meja saya. Tadi sudah saya sampaikan, dan belum memutuskan," ujar Jokowi saat ditemui Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa 7 Juni 2016.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku akan mendengar banyak masukan dari berbagai pihak seperti Komisi Kepolisian Nasional, Kapolri, sampai dengan masyarakat, untuk menentukan siapa calon Kapolri berikutnya.
"Tentu dalam memutuskan itu saya tetap mengikuti aturan dan perundang-undangan yang ada," ungkapnya.
Sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI Marsiaman Saragih mengingatkan Presiden Jokowi dan anggota dewan di DPR agar memilih dan menentukan Kapolri baru dengan bijak dan cermat.
Meski penetapan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, namun perlu diingat bahwa dalam penetapan soal Kapolri, Komisi III DPR RI memiliki peranan penting dalam menentukan. Salah memilih dalam hal melakukan fit and proper test (tes kelayakan dan kepatutan), akibatnya bisa fatal.
Oleh karena itu, memilih siapa calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Badrodin Haiti setelah memasuki masa pensiun, adalah hak mutlak Presiden Jokowi. "Tapi akan lebih baik memilih yang sudah ada dan sudah disetujui DPR sebelumnya," ujarnya, Senin 6 Juni 2016.
(ren)
Rencana Cakapolri Buat Pam Swakarsa Ditolak, DPR: Ganti Nama Saja
Pam Swakarsa yang diusulan calon kapolri Komjen Pol Listyo Sigit berbeda dengan konsep di era Presiden Soeharto.
