- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – Ada salah satu perhatian yang menjadi pandangan presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terhadap fungsi TNI-Polri saat ini. Di mana, TNI-Polri dianggap mulai masuk ke ranah politik praktis, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu, tentu berseberangan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari TNI-Polri yang khitah-nya dianggap hanya perlu fokus berurusan soal keamanan dan pertahanan. Kritik tersebut, disampaikan SBY, Jumat, 10 Juni 2016, dalam acara buka bersama Partai Demokrat.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, hal ini terbilang wajar. Mengingat SBY merupakan salah satu pihak yang benar-benar menginginkan dan mendambakan reformasi di tubuh militer agar tak masuk ke pusaran politik praktis.
"Sejauh ini kita apresiasi kinerja pemerintahan. Tetapi, selama satu tahun belakangan itulah fakta yang kita rasakan. Di mana TNI-Polri sekan masuk politik praktis, tidak lagi masuk kepada tugas pokok murninya, dan masuk ke hal-hal bukan tugas pokoknya, padahal waktu kita reformasi dulu, kita semangat untuk menghentikan fungsi itu. Biarlah TNI-Polri tidak masuk ke sana," kata Hinca Panjaitan, saat diwawancarai di program Apa Kabar Indonesia Petang, tvOne, Sabtu, 11 Juni 2016.
Menurutnya, publik tentu bisa menangkap secara jernih permasalahan ini, di mana TNI-Polri kerap digunakan menjadi tameng untuk melakukan penggusuran di sejumlah wilayah, seperti lokasi prostitusi Kalijodo, serta pengawalan aksi demonstrasi mahasiswa.
"Selain itu, untuk penguatan pangan, TNI juga kerap digunakan untuk percetakan sawah. Hal ini lah yang dinilai jauh dari tupoksi sejatinya prajurit TNI. Padahal, banyak cara lain yang bisa kita lakukan," kata dia.
"Seharusnya, cara-cara demikian sudah harus masuk museum. Demokrat mengingatkan, jajaran TNI-Polri harus wajib menjaga reformasinya, agar tak mau ditarik-tarik dan tetap independen," katanya lagi.
Menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mengatakan jika sebenarnya tak selamanya TNI-Polri hanya bisa ditugaskan selain operasi militer dan berkutat melulu soal keamanan dan pertahanan.
Kata dia, jika bicara mengacu pada perundang-undangan, dia sepakat jika TNI-Polri merupakan institusi yang independen dan tidak boleh terlibat politik praktis.
"Namun, khusus TNI, disebutkan ada operasi militer selain perang, mereka bisa ditempatkan sesuai dengan arahan negara. Pasal 7 Undang-undang TNI disebutkan, hal itu harus mendapat persetujuan negara, artinya wajib ada kesepakatan pemerintah dengan DPR, dan mekanisme itu sudah diatur. Tetapi, hal inilah yang memang belum dilakukan," aku Basarah.
Dia juga menyatakan wajar jika SBY terlihat gusar apabila TNI diperlakukan demikian, terlebih dia merupakan sosok yang gencar menyuarakan reformasi di tubuh TNI. "Saya kira semangat kritik dan semangat di situ, karena rule of the game-nya (ada) yang harus dipatuhi," katanya.
