- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Desmond Mahesa, mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar mengusut kasus korupsi oknum pejabat Mahkamah Agung (MA). Saat ini, lembaga peradilan tengah disorot karena banyaknya kasus jual beli perkara.
"Apa yang dipertontonkan dengan peradilan, dengan sering ditangkapnya hakim-hakim, bahwa kepastian hukum di MA itu tidak ada yang terjadi," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Juni 2016.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, dengan kelakuan korup para mafia hukum itu, hukum hanya menguntungkan orang-orang yang memiliki banyak uang.
"Mencari keadilan itu berpihak pada orang yang punya duit, apa yang akan terjadi di negara ini," ujar Desmond.
Untuk mengatasi masalah ini, DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perlunya kewenangan eksekutorial bagi Komisi Yudisial (KY).
"Kami lagi menyusun UU jabatan hakim, dan memperkuat di dalam jabatan hakim itu agar ada saling keterikatan dengan KY. Agar pengawasan KY kita akan perkuat," kata Desmond. (ase)
Panitera Pengadilan Tipikor Medan Dituntut 8 Tahun Penjara
Pemberian uang diduga untuk memengaruhi putusan hakim.
