- VIVA.co.id/ Danar Dono
VIVA.co.id – Selain memprogramkan bantuan kapal sebanyak 3.500 unit dengan kapasitas 5GT-10GT kepada nelayan. Pemerintah juga memprogramkan asuransi kepada 1 juta keluarga nelayan di Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Dia juga mengatakan, jumlah nelayan secara nasional berjumlah 16 juta keluarga. Namun ironis, sebagian besar nelayan merupakan keluarga miskin.
“Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, pemerintah juga mengeluarkan program asuransi bagi satu juta nelayan,” tutur Rizal kepada wartawan, saat berkunjung di Kampung Nelayan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara, Jumat, 17 Juni 2016.
Sementara itu, pemerintah Indonesia terus menggiatkan pengawasan perairan guna mengurangi pencurian ikan (illegal fishing) oleh kapal nelayan asing yang mengakibatkan kerugian negara mencapai US$20 miliar.
“Pemerintah bertindak tegas di bawah komando Menteri Perikanan dan Kelautan Ibu Susi. Sudah banyak kapal-kapal pencuri asing yag ditenggelamkan. Ini manfaatnya besar, nelayan saat ini tangkapannya jadi lebih banyak. Dulu nelayan Belawan harus naik perahu hingga tiga jam baru mendapat hasil. Sekarang sejam sudah dapat ikan,” tutur Rizal.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi, mengatakan pihaknya juga akan menyerahkan bantuan asuransi bagi 60.500 nelayan dari pemerintah pusat. Program tersebut akan menyempurnakan program Asuransi Nelayan Sumut yang sebelumnya telah digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
“Kita menyambut gembira program asuransi pemerintah pusat ini. Semoga program ini akan melengkapi Program Asuransi Nelayan Sumut yang sudah kita lakukan sebelumnya,” kata Erry.
Ia menjelaskan, Program Asuransi Nelayan Sumut menggunakan APBD dan mulai digulirkan sejak tahun 2012 lalu. “Dari data yang ada, sudah 3.400 nelayan di Sumut sudah terlindungi asuransi. Dengan adanya asuransi nelayan dari Pemerintah Pusat, tentu jaminan untuk nelayan di Sumut akan lebih kuat,” kata Erry.
(ren)
Sejak 2010, 656 Orang Menghuni Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat
Polisi terus mendalami dugaan penganiayaan hingga membuat penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif itu, meninggal dunia. Itu berdasar temuan Komnas HAM.
