Tito Karnavian Bakal Dicecar Kasus 'Papa Minta Saham'

Komisaris Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA.co.id – Komisaris Jenderal M Tito Karnavian menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala Kepolisian RI di Gedung DPR RI, Kamis, 23 Juni 2016. Tito hadir didampingi sejumlah Kapolda dan pejabat tinggi Polri.

KPK - Polri Kerja Sama Optimalkan Pemberantasan Korupsi

Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengakui selama tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri ini, DPR belum menerima laporan dari masyarakat terkait isu-isu negatif Komjen Tito Karnavian.

"Sampai dengan iklan kami sampaikan belum ada laporan-laporan negatif terkait calon," kata Bambang saat uji kelayakan calon Kapolri Komjen Tito Karnavian di Gedung DPR.

Tito Karnavian Dilantik Jadi Kapolri Tanggal 12 Juli

Namun demikian, Bambang mengatakan ada sejumlah isu yang harus dikonfirmasi kepada Komjen Tito Karnavian pada saat uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di depan anggota Komisi III DPR RI.

Salah satunya, kata Bambang, Komjen Tito harus menjelaskan soal isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama Tito menjabat Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Tito Karnavian Minta Anak Buah Lapor Harta ke KPK

Antara lain, terkait Operasi Jalin Janto, Aceh pada 2010 lalu, di mana ada 15 orang diduga korban salah tangkap. Kasus terorisme di Cawang, Jakarta Timur tahun 2010 ada 2 orang tewas tertembak tanpa identitas.

Kemudian, kasus perampokan CIMB Niaga di Medan ada 3 orang yang tewas, serta kasus penangkapan Nurdin M Top, yang menewaskan 4 orang.

"Ini perlu anda jelaskan di forum yang terhormat ini," kata Bambang saat uji kelayakan calon Kapolri Komjen Tito Karnavian.

Selain kasus HAM terkait spesialisasi Tito di bidang antiteror, politikus Golkar ini juga menyinggung kasus Freeport yang sempat menyeret nama Tito Karnavian.

[Baca:]

Sebagaimana diketahui, dalam transkrip rekaman kasus 'Papa Minta Saham' Freeport, nama Tito disebut para pihak di forum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dalam kaitannya dengan Pemilihan Presiden 2014 lalu. Ketika itu, Tito masih menjabat sebagai Kapolda Papua.

"Ini juga yang harus saudara jelaskan dalam forum ini," ujar Bambang. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya