- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Ketua Setara Institute, Hendardi, menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo, yang menggeser Luhut Binsar Pandjaitan dari posisinya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menkopolhukam.
Keputusan ini menuai kritik dari kalangan pegiat Hak Asasi Manusia, salah satunya Hendardi. Dia mengingatkan bahwa Wiranto masih diasosiasikan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu.
"Pilihan Jokowi atas Wiranto sebagai Menkopolhukam merupakan indikasi bahwa dalam merombak kabinet Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sebagai variabel berpengaruh," ujar Hendardi, Rabu 27 Juli 2016.
Hendardi menjelaskan, posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja kementerian, Kejaksaan, dan Kepolisian terkait politik hukum dan keamanan.
Karena itu, kehadiran Wiranto dalam kabinet hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan peristiwa-peristiwa itu.
"Dugaan keterlibatannya cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM. Saya termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil," ujarnya.
Karena itu, Hendardi memprediksi janji-janji Jokowi yang tertuang dalam Nawacita, besar kemungkinan akan menemui jalan buntu.
"Sekarang rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam Pilpres 2014 dan akan berulang pada Pilpres 2019," kata Hendardi.
(ren)
Kepala PPATK Sambangi Kantor Wiranto
PPATK punya kaitan erat dengan BNPT, BNN, Polri dan Kejaksaan.
