Muhammadiyah Kritik Sikap Penentang Hukuman Mati

Jumat, 29 Juli 2016 - 18:27 WIB
Oleh :
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVA.co.id -
Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menilai eksekusi mati jilid III yang baru dilakukan adalah langkah yang benar. Alasannya, hukum di Indonesia memang mengaturnya sehingga harus ditegakkan.


"Kalau menurut saya, kan Indonesia itu memang masih berlakukan hukuman mati. Sehingga, hukuman itu (mati) memang harus ditegakkan seadil-adilnya kepada siapa saja yang terbukti melanggar hukum di negeri ini," kata Mu'ti di Gedung Muhammadiyah, Jalan Mentang Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Juli 2016.


Mu'ti sangat menyayangkan sikap sebagian orang yang mengeluh atas eksekusi pada terpidana mati kasus narkoba tersebut. Padahal, ketika hukum yang sama dilakukan terhadap terpidana kasus terorisme mereka tidak bersikap demikian.
Baca Juga :
Muhammadiyah Gelar Silaturahmi Tokoh-tokoh Nasional


Baca Juga :
Henry Yoso Sama Sekali Tak Percaya Omongan Freddy Budiman
"Bahwa ada perdebatan dari sebagian masyarakat mengenai penolakan hukuman mati. Harusnya, kan dilakukan pada semuanya, jangan hanya kasus narkoba. Penentang hukuman mati juga harusnya menentang tersangka terorisme yang dihukum mati ini. Soal tersangka teroris yang dihukum mati
diem
Baca Juga :
Hasyim Muzadi: Eksekusi Mati Gembong Narkoba Sudah Tepat
saja, soal narkoba dia banyak bicara," ujar Mu'ti.

Maka dari itu, lanjutnya, harus jelas apakah yang ditentang adalah hukuman matinya, atau mekanismenya saja.


"Kalau menentang hukuman mati, semua bentuk hukuman mati untuk kejahatan, apapun harus dia tentang, kan begitu. Kalau yang dia tentang hukuman matinya," kata Mu'ti.


Sebelumnya diberitakan, empat narapidana narkoba sudah dieksekusi mati. Mereka adalah, Freddy Budiman, Michael Titus Igweh dan Humprey Ejike (Nigeria) dan seorang warga Senegal bernama Seck Osmane. (ase)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Maka dari itu, lanjutnya, harus jelas apakah yang ditentang adalah hukuman matinya, atau mekanismenya saja.
Halaman Selanjutnya