Gugatan Eks Bupati Ogan Ilir Dikabulkan, SK Mendagri Tak Sah

Mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, tersangka kasus narkoba
Mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, tersangka kasus narkoba
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Aji YK Putra

VIVA.co.id – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan mantan Bupati Ogan Ilir Noviadi Mawardi (Ovi) terhadap Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo terkait pencopotan jabatannya sebagai bupati bulan Maret 2016 lalu.

Sidang ini berlansung di ruang sidang Kartika, PTUN, jalan Sentra Primer Jakarta Timur dengan Ketua Majelis Hakim yaitu Subur, Hakim Anggota, Nur 'Akti dan Febru Wartati

"Dengan ini mengadili, mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan," kata Ketua Majelis Hakim Subur, Senin 15 Agustus 2016.

Dalam putusannya, Subur menilai SK yang telah dikeluarkan oleh Mendagri cacat secara prosedural. "Menyatakan SK mendagri tentang pemberhentian cacat prosedural dan tidak berlaku, dan juga membebankan biaya perkara kepada pihak tergugat," ujarnya.

Kuasa hukum Ovi, Februar Rahman mengapresiasi putusan hakim PTUN. Menurutnya, putusan hakim dinilai tepat. Pemberhentian Ovi sebagai Bupati Ogan Ilir dinilai cacat hukum.

"Jadi putusan hakim tadi sudah tepat dan benar. Apa yang sudah kita dalilkan dalam gugatan, bahwa pemberhentian itu cacat prosedur. Jadi tidak menggunakan mekanisme yang diatur oleh UU no. 23 tahun 2014," ujarnya.

Februar mengatakan, Mendagri tidak boleh memutuskan hanya berdasarkan keterangan suatu lembaga seperti BNN, Instruksi Presiden atau opini dalam media massa. Ada beberapa tahapan yang harus terlebih dahulu dilakukan sebelum memberhentikan seorang bupati.