Polisi Periksa 39 Orang Terkait Penipuan Haji

Ilustrasi/Jemaah haji Indonesia saat berada di Madinah
Sumber :
  • VIVA.co.id/Arinto

VIVA.co.id – Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi terkait 177 calon jamaah haji asal Indonesia ke Tanah Suci Mekkah yang menggunakan kuota negara Filipina.

img_title 4 Negara Kompak Bilang Israel Biang Kerok Ketidakstabilan Timur Tengah

"Kalau ambil keterangan, sudah ada 39 orang. Baik itu di dalam negeri maupun di Manila. Sementara, keterangan sebagai saksi," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu 28 Agustus 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kata Boy, saat ini, penyidik Kepolisian masih terus berupaya untuk mengumpulkan barang bukti untuk menentukan siapa tersangka kasus pemberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia itu.

img_title Dua Pesawat Latih Militer Filipina Tabrakan di Udara, 4 Pilot Tewas

"Karena sekarang, masih evaluasi apakah alat bukti yang ada sudah cukup apa belum. Apakah semua itu sudah layak untuk menentukan mereka yang dicurigai tersangka," ujarnya.

Sementara itu, kata Boy, bahwa ada delapan agen atau travel haji yang memberangkatkan para jemaah haji asal Indonesia melalui negara Filipina tersebut.

img_title DPR Cabut 3 Dakwaan Pemakzulan Wapres Sara Duterte, Soal Kekayaan Tak Dapat Dipertanggungjawabkan Tetap Diusut

"Kami belum bisa mengatakan berapa kali (memberangkatkan). Tapi patut diduga, ada keberangkatan yang mereka kordinir seperti saat ini," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hingga saat ini, seluruh calon jemaah haji sudah berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Filipina, untuk menunggu proses deportasi, atau pemulangan.

"Saya minta keluarga bersabar. Kamu yakin, upaya pemerintah membawa pulang deportasi," kata Boy. (asp)

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak

Wakil Ketua KPK Usul Harta Pejabat yang Tak Lapor LHKPN Dirampas Negara

KPK mengusulkan agar RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur penyitaan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.

img_title
VIVA.co.id
26 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut