- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengabaikan undang-undang (UU) terkait reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta. Sebab selama ini, Pemprov DKI hanya merujuk pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Padahal selain aturan tersebut, kata Bambang, terdapat UU Nomor 27 Tahun 2007 yang juga mengatur mengenai reklamasi.
"Berkaitan dengan regulasi kelembagaan. Selama ini rujukannya kan Keppres, dan UU nomor 27 tahun 2007 tidak pernah dipakai (oleh Pemprov DKI)," ujar Bambang dalam diskusi bertema “Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya” yang diselenggarakan di Kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Oktober 2016.
Bambang menjelaskan, merujuk Pasal 34 UU 27 Tahun 2007 disebutkan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan harus ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
Menurut Bambang, aturan itu menekankan pelaksanaan reklamasi perlu didahului dialog antara Pemprov bersama masyarakat pesisir. Sayangnya Bambang mengaku tak tahu secara pasti alasan UU Nomor 27 Tahun 2007 tidak pernah dijadikan dasar dalam proyek reklamasi teluk Jakarta.
"Kenapa aturan itu tidak dipakai? Apakah ada kesengajaan atau kelalaian?" ujarnya.
Padahal sambung Bambang, KPK telah berulang kali menggelar diskusi mengenai reklamasi sejak awal 2014. Bahkan, diskusi itersebut telah berlangsung sebelum persoalan hukum mengenai reklamasi mencuat.
Dalam diskusi ini hadir sebagai pembicara antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief. Para peserta dihadiri jurnalis, masyarakat sipil dan sejumlah pegiat lingkungan serta panguyuban nelayan.
Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik
M57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Ghufron, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.
