- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – Pungutan liar atau 'pungli' dilaporkan paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat selama lebih dari satu bulan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli bekerja sejak 21 Oktober 2016.
Catatan tim Saber Pungli, temuan pungli di Jawa Barat itu banyak terjadi di bidang pelayanan yang terkait kewenangan lembaga Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Ketua Pelaksana Saber Pungli, Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, temuan pungli di Jawa Barat mencapai 222 laporan hanya dalam kurun waktu satu bulan.
"Laporan pungli paling tinggi di Jabar, di Kemendagri. Itu karena (kewenangan) Kemendagri masuk di beberapa provinsi," ujar Dwi di Jakarta, Kamis, 24 November 2016.
Dwi juga menyebutkan, temuan pungli terbanyak kedua terjadi di Jakarta. Dengan jumlah laporan sebanyak 135 buah dan kemudian diikuti oleh Jawa TImur sebanyak 105 laporan. Dikatakannya, bahwa mayoritas temuan pungli memang banyak terjadi dalam pelayanan yang terkait kewenangan Kemendagri seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan pelayanan menyangkut perizinan di kantor kelurahan dan kecamatan.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan banyaknya laporan pungli di satu provinsi tidak serta merta menjadikan provinsi itu sebagai daerah dengan catatan terburuk.
Berdasarkan pengetahuannya, Wiranto mengatakan pungli sejatinya terjadi secara merata di setiap provinsi di Indonesia.
Terkait tingginya laporan pungli di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur sekadar menunjukkan berbagai saluran pelaporan yang disediakan Satgas Saber Pungli paling efektif di ketiga wilayah.
"Banyak laporan bukan berarti wilayahnya paling buruk. Ada daerah lain (yang juga menjadi tempat berlangsungnya pungli), tapi laporannya kurang," ujar Wiranto.
Gerindra Perkenalkan Dedi Mulyadi Kandidat dalam Pilkada Jabar
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan partainya melirik Dedi Mulyadi untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024.
