- VIVA.co.id / Raudhatul Zannah
VIVA.co.id – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berencana menempatkan perempuan pembela hak asasi menjadi sebuah terminologi yang diakui negara.
"Saya ingin bisa menempatkan mereka dalam terminologi negara, sejajar dengan pekerja sosial, sejajar dengan kader-kader program pemerintah yang selama ini sudah diakui aktivitasnya oleh negara," kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana, di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Desember 2016.
Harapannya agar para perempuan itu mendapat pengakuan negara. Dengan pengakuan, menurut Azriana, mereka bisa lebih giat bekerja. “Karena mereka tahu, mereka dilindungi keamananannya, dilindungi dari intimidasi, dan kekerasan dalam bekerja," jelasnya.
Di samping itu, pengakuan negara akan memberikan pemahaman pada masyarakat dan pemerintah tentang perjuangan mereka.
"Jadi, semoga saja inisiatif ini bisa semakin mengenalkan kepada publik, terutama kepada pemerintah tentang perjuangan dan kerentanannya. Selama ini memang mereka bekerja tidak selalu terlihat, tetapi mereka bekerja tenang," ujarnya. (ase)
Masih Ada Stigma Pemikiran Feminis dan Alergi Perspektif Gender, Menurut Komnas Perempuan
Komnas Perempuan memandang masih ada stigma terhadap pemikiran feminis sehingga membuat lembaga pengada layanan cenderung menghindari penggunaan istilah feminis.
