- VIVA.co.id/Moh. Nadlir
VIVA.co.id – Presiden RI, Joko Widodo batal hadir dalam kegiatan tahunan Hari Nusantara 2016 yang digelar di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, esok hari, Selasa 13 Desember 2016.
Alasannya, kegiatan tersebut berbarengan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke luar negeri, yakni ke India dan Iran pada 12-14 Desember ini.
Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dipastikan akan hadir dalam kegiatan tersebut.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, peringatan Hari Nusantara 2016 harus digunakan sebagai momentum untuk mengembangkan potensi daerah, misalnya dalam bidang pariwisata.
"Presiden ingin, daerah yang ditunjuk jadi tuan rumah kegiatan hari Nusantara, daerahnya bisa dikembangkan misal pariwisatanya. Makanya pembangunan pelabuhan udara, laut, dengan potensi budaya dan kerajinan masyarakat harus sinergis," kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin malam, 12 Desember 2016.
Tjahjo pun mengingatkan bagaimana agar kegiatan yang bertema "Tata Kelola Potensi Maritim Nusantara yang Baik Menuju Poros Dunia" itu tak sekadar menjadi perayaan tahunan semata.
"Kita harus ingat kembali Deklarasi Djuanda. Komitmen Bapak Djuanda Kartawijaya. Komitmen Bung Karno juga bahwa negara yang kuat, maritimnya kuat," kata Tjahjo.
Untuk itu, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin mendorong sektor pariwisata di daerah bisa dikembangkan, salah satunya melalui gelaran Hari Nusantara 2016 ini.
"Sumber utama pariwisata adalah menggerakkan masyarakat. Tugas kepala daerah adalah mengorganisasi potensi masyarakat, menggerakkan masyarakat untuk daerah tujuan wisata, supaya pertumbuhan ekonomi di daerah bergerak," ujar dia.
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, perlu ada sinergi pembangunan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Maluku untuk pengembangan potensi pariwisata daerah. Itu, kata Tjahjo juga untuk mengangkat potensi wisata yang dinilainya luar biasa.
"Ini kalau sudah ada sinergi, ada konektivitas pertumbuhan akan cepat, orang akan datang. Orang datang ke Lembata kalau bandaranya sudah baik, pelabuhan perlu ditingkatkan. Kuncinya di perhubungan dan telekomunikasi, semua kan sudah ada di sini," ujar dia.
Sementara itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menyampaikan harapannya atas digelarnya peringatan Hari Nusantara 2016 di provinsinya. Ia mengatakan bahwa pihaknya berjuang keras agar semua orang datang meramaikan gelaran kegiatan ini.
"Kami berjuang jadi tuan rumah yang baik, harapannya agar semua orang datang ke sini mengenal Lembata. Suatu pulau yang dulu tidak dikenal oleh orang. Tapi di sini justru potensi wisata itu ada, ikan paus, taman laut yang indah dan lain sebagainya," ujar dia.
Meski demikian, tak dipungkiri bahwa daerah yang dipimpinnya itu butuh percepatan pembangunan, agar akses kunjungan orang semakin mudah. Misal, landasan pacu bandara diperpanjang dan dermaga kapal diperluas.
"Kita saat ini tengah terus mengembangkan infrastruktur jalan, dan memperpanjang landasan pacu bandara yang ada," kata dia.
Frans menambahkan, masalah lainnya terkait anggaran untuk pengembangan daerah kepulauan. Ia mengatakan bahwa sedang berjuang dengan membentuk badan kerja sama daerah kepulauan, tujuannya agar lebih diperhatikan secara khusus oleh pemerintah pusat.
"Ini yang saat ini kami sedang perjuangkan. Kami ada delapan daerah, yakni Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Tenggara serta Batam. Apalagi UU Kepulauan belum ada. Kita sudah dorong sejak lama tapi prosesnya belum selesai," kata dia.
Diketahui, puncak peringatan Hari Nusantara 2016 yang dilaksanakan pada 13 Desember 2016 di Pelabuhan Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peringatan Hari Nusantara yang dilaksanakan setiap tanggal 13 Desember ditetapkan oleh Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarnoputri melalui Keppres No.126 Tahun 2001.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawijaya.
Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 merupakan tonggak bagi penyatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, menekankan bahwa di antara pulau yang satu dengan yang lain tidak terdapat laut internasional.
Deklarasi ini juga mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rezim negara kepulauan (Archipelagic State) dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara.
Peringatan Hari Nusantara tahun ini diharapkan tidak sekadar seremonial, tetapi juga menjadi model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar atau terpencil, yang merupakan wujud sinergitas program kementerian/lembaga dalam pembangunan kelautan.
