- VIVA/Syaefullah
VIVA.co.id – Sejak dibentuk tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Oktober 2016, tercatat sebanyak 17.000 lebih laporan dari masyarakat yang masuk ke Satgas Saber Pungli.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan merangkap penanggung jawab Saber Pungli, Wiranto dalam agenda "Kampanye Budaya Anti Pungli" di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Minggu, 18 Desember 2016.
"Jadi kalau mereka membuat laporan, kami telaah, kami lihat, kemudian apakah laporan itu kami tindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan atau dikirimkan ke lembaganya untuk memperbaiki sistem pencegahannya," kata Wiranto.
Menurut Wiranto, jajaran tim Saber Pungli sudah melakukan penindakan operasi tangkap tangan (OTT) bersama jajaran Polri di berbagai instansi pemerintah.
"Ada 22 OTT sejak satgas dibentuk dan ditangani Polri. Seperti OTT di pelabuhan di Surabaya, walaupun biaya punglinya Rp500 ribu sampai Rp2 juta. Tapi karena sudah lama terkumpul sampai Rp15 miliar bahkan ada tindak pidana pencucian uang," katanya.
Wiranto juga menambahkan, tim Saber Pungli juga telah melakukan pengungkapan adanya pungutan liar dana desa di Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
"Kemarin juga ada alokasi dana desa, itu ada kurang lebih hampir Rp1,5 miliar. Beberapa desa dipotong ada 70, 50 (persen) dan sebagainya," ujarnya.
Dalam agenda sosialisasi ini, Menkopolhukam Wiranto, Irwasum Polri, Komjen Dwi Priyatno, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Ida dan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Soemarsono melakukan penandatanganan ikrar bersama setop pungutan liar.
