Bakamla Paling Rendah Serap Anggaran Negara, ungkap Fitra

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan hasil operasi tangkap tangan dalam kasus korupsi proyek Bakamla.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA.co.id – Lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) telah mendata sepuluh kementerian dan lembaga negara dengan serapan terendah selama triwulan II 2016. Lembaga negara yang memiliki serapan anggaran paling rendah selama periode itu adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla), demikian ungkap Sekretaris Jenderal (FITRA), Yenny Sucipto.

Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022

"Selain jadi masalah karena kasus OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK kemarin, Bakamla menjadi lembaga negara dengan serapan terendah di triwulan kedua," kata Yenny dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 18 Desember 2016.

Selain Bakamla, Yenny juga menyebut sejumlah lembaga negara dengan serapan anggaran yang yang rendah. Antara lain adalah Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Sandi Negara, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), BPKS Sabang dan Perpustakaan Nasional.

Buka Beasiswa LPDP 2022, Menkeu Minta Pengelola Dana Abadi Transparan

"Sementara, untuk kementerian yang memiliki serapan rendah adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa, Kemenko Bidang Kemaritiman, serta Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," ujarnya.

Untuk 10 kementerian/lembaga dengan serapan anggaran terbaik di triwulan II-2016, FITRA mencatat beberapa nama seperti Badan Standarisasi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Sri Mulyani: Subsidi Jadi Belanja APBN Terbesar pada Januari 2022

Selain itu, ada juga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, MARI, Badan Pusat Statistik, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan SAR Nasional, serta Dewan Perwakilan Daerah.

"Sementara, dua lembaga untuk alokasi anggaran tertinggi di APBNP 2016 adalah Kementerian Pertahanan dan Polri, dibandingkan 108 kementerian atau lembaga lainnya," ujar Yenny.

(ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya