Karyawan yang Merasa Dipaksa Beratribut Natal Diminta Lapor
- Agus Tri
VIVA.co.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin ingin masyarakat muslim yang mengalami pemaksaan menggunakan atribut keagamaan non-muslim termasuk atribut Natal segera melapor ke MUI.
"Kita ada MUI dimana-mana, pusat, provinsi, kabupaten/kota. Kalau memang ada dipaksa, diancam boleh lapor ke MUI mana saja nanti kami sampaikan ke pihak berwajib. Kami siapkan MUI untuk menerima laporan itu," kata Ma'ruf di Jakarta, Selasa 20 Desember 2016.
Ia pun meminta, tak perlu ada aksi sweeping atau razia liar ke tempat-tempat perbelanjaan sebagaimana aksi yang sempat terjadi belakangan.
"MUI melarang adanya sweeping bukan mencabut fatwa. Jadi kalau ada sweeping tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang dinginkan MUI. Masyarakat cukup melaporkan ke pihak berwajib, bukan sweeping," katanya.
MUI kata Ma'ruf tak akan menoleransi aksi sweeping tersebut.
"Sejak dahulu, sekarang, kapan pun MUI tidak akan berikan toleransi kepada masyarakat atau organisasi massa untuk melakukan eksekusi dan sweeping karena yang berhak pemerintah," ujar dia.
Pihak berwajib dia minta untuk mengantisipasi terjadinya aksi sweeping oleh masyarakat atau kelompok ormas tertentu. Menurutnya, perlu ada aturan atau regulasi Undang-undang yang lebih tegas terkait larangan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan.
Diketahui, MUI mengeluarkan fatwa bahwa atribut keagamaan nonmuslim haram dipakai oleh seorang muslim.
Di fatwa itu disebutkan bahwa atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.
MUI Tak Mau Ada Sweeping Rumah Makan saat Ramadhan, Minta Hormati Orang Berpuasa
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis meminta masyarakat tak melakukan sweeping atau razia sepihak terhadap warung makan yang buka selama Ramadhan.
