- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menganggap operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kebumen dan Klaten tahun 2016 menjadi pukulan telak dan memalukan bagi daerah yang dipimpinnya.
Ganjar mengaku akan memanggil seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk mempertegas upaya pemberantasan korupsi, terutama tentang antisipasi suap dan jual-beli jabatan.
"Senin besok (9 Januari 2017) akan saya kumpulkan bupati dan wali kota (se-Jawa Tengah) di Magelang. Saya ingin tekankan dan minta pendapat mereka terkait OTT (operasi tangkap tangan) Bupati Klaten," kata Ganjar di Brebes pada Kamis, 5 Januari 2016.
Penekanan yang dimaksud Ganjar dalam pertemuan itu ialah membudayakan rasa malu pejabat negara. Salah satunya, rasa malu menerima maupun meminta uang setoran dari orang lain terkait jabatan tertentu.
"Pekerjaan rumah kita itu menutup rasa malu dengan dua kejadian mengentak di Kebumen dan Klaten ini. Haram bagi saya ada setoran. Bos (baca: kepala daerah), kok, minta setoran, ndeso (memalukan, norak); kuno," ujar mantan legislator Fraksi PDIP DPR RI itu.
Setelah peristiwa penangkapan Bupati Klaten, Gubenur mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan seluruh kepala daerah melalui grup aplikasi percakapan WhatsApp. Dia berterus terang mewanti-wanti para kepala daerah selalu ingat sumpah jabatan saat dilantik.
Di hadapan para pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Brebes, Ganjar mengingatkan jika ada pejabat yang masih berpraktik jual-beli jabatan, sebagai makelar perizinan, pungutan liar maupun kasus lain, agar segera bertobat.
Gubernur juga mendesak KPK agar segera membuka kantor perwakilan di wilayah yang dipimpinnya. Sebab Pemerintah Provinsi meyakini kasus serupa Bupati Klaten masih marak di tempat lain.
"Saya yakin pola (suap jual-beli jabatan) masih ada yang melakukan. Maka saya mohon tobat. Besar harapan saya setelah ini KPK membuka perwakilannya di daerah," ujarnya. (ase)
Kemendagri Dorong Pemda Terdampak Bencana Pangan Segera Tetapkan Status Tanggap Darurat
Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah yang terdampak bencana pangan segera menetapkan status tanggap darurat bencana bila ada gangguan pasokan pangan.
