Panglima TNI Tak Tinggal Diam Hadapi Ormas Anti-Pancasila
- Puspen TNI
VIVA.co.id – Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. Beberapa kementerian terkait juga menurutnya telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam rapim TNI.
"Semua peserta rapat pimpinan TNI bertekad mendukung pemerintah yang sah yang dipilih secara konstitusi dalam demokrasi dan menjaga situasi yang kondusif. TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah," kata Jenderal Gatot saat Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 17 Januari 2017
Menurut Gatot, ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang disuarakan pemerintah. Ia menilai, ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila
Gatot menambahkan, dalam gejolak yang terjadi belakangan, terutama dalam perang opini di media sosial, sedikit banyak sudah mengubah mindset masyarakat Indonesia.
"Indonesia pelan-pelan image-nya sudah berubah. Padahal, budaya Indonesia berbudaya santun dan tertib. TNI dan Polri harus solid dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Pihaknya, lanjut Gatot, juga tak tinggal diam untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. TNI sudah memerintahkan semua Pangdam di seluruh Indonesia untuk membantu kepolisian guna mengatasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
"Pangdam dan kepolisian bekerja sama dalam mendukung semuanya. TNI membantu Polri, membantunya dengan cara TNI, baik dari intelijen, pasukan, teritorial, dan lain-lain," ujarnya.
Sementara itu terkait makar yang melibatkan Purnawirawan TNI, Gatot menegaskan bahwa pada dasarnya prajurit yang pensiun sudah menjadi rakyat biasa, maka proses hukumnya harus di Kepolisian.
(ren)
Gatot Beberkan Pasal UU Polri, Sebut Tak Ada Alasan Kapolri Tolak Garis Komando Presiden
Gatot Nurmantyo mengutip Pasal 8 UU Polri dan tegaskan tak ada alasan bagi Kapolri menolak garis komando Presiden Ia menilai sikap tersebut berpotensi melanggar disiplin
