- VIVA.co.id/Yasir
VIVA.co.id - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad berpendapat, kasus korupsi tidak menutup kemungkinan menyasar sektor pendidikan. Bahkan, menurutnya, kampus bisa menjadi lahan basah para koruptor yang lebih pintar, ketimbang koruptor pada umumnya.
"Dunia pendidikan, juga bukan dunia yang tidak mungkin terjadi korupsi, karena pengelolaan anggarannya cukup besar di sana. Karena itu, rentan ada penyimpangan," kata Abraham usai hadir sebagai pembicara dalam diskusi awal tahun Perhimpunan Alumni Universitas Negeri Makassar di Makassar, Selasa 7 Februari 2017.
Menurutnya, khusus di kampus, kasus korupsi memang lebih sedikit terungkap ketimbang kasus korupsi di instansi pemerintahan non pendidikan. Namun, minimnya kasus korupsi yang terungkap di kampus, itu karena pelakunya lebih pintar menutupi tindakannya.
"Perguruan tinggi itu yang paling memungkinkan melakukan korupsi; pejabat seperti rektor, wakil rektor, dekan, direktur, dan pejabat teras lainnya. Mereka itu umumnya dosen, minimal doktor, bahkan banyak yang sudah profesor. Orang pintar, baik itu pintar, agar bisa mencegah terjadinya korupsi di kampus at,au malah sebaliknya (menutupi kasus korupsi)," katanya.
Ia pun meminta penegak hukum lebih peka terhadap tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. "Kalau memang ada penyimpangan di UNM, aparat penegak hukum harus bertindak dengan cepat, tidak boleh dibiarkan kalau memang itu ada," ujarnya.
"Intinya, kalau terjadi korupsi di dunia pendidikan, itu berarti pengelolaan anggarannya tidak transparan dan akuntabel," kata Abraham.
Banyaknya anggaran yang harus dikelola perguruan tinggi, menurutnya, menjadi salah satu penyebab munculnya benih korupsi di sektor pendidikan.
"Karena, anggarannya cukup besar. Karena itu, sebenarnya anggaran cukup besar itu harus dikelola dengan baik dengan transparan, agar tidak terjadi yang namanya manipulasi korupsi dan lain-lain," katanya. (asp)
Kejagung Tahan Rennier Tersangka Kasus Korupsi Asabri
Penahanan terhadap Rennier sesuai dengan surat perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus.
