- Pius Yosep
VIVA.co.id – Direktorat Jenderal Bedan dan Cukai masih menyelidiki temuan paket kiriman dari Kamboja yang berisi 36 Kartu Tanda Penduduk elektronik, atau e-KTP dan 32 Nomor Pokok Wajib Pajak pada Jumat lalu, 3 Februari 2017. Guna mendalami kasus tersebut, dilibatkan Ditjen Pajak, Ditjen Dukcapil, dan Kepolisian.
Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, selain KTP dan NPWP, dalam paket itu juga ada satu buku tabungan BCA, dan satu kartu ATM. Barang-barang tersebut dimasukkan dalam sebuah kardus kecil dengan berat 560 gram.
"Khusus temuan KTP ini, kami tengah berkoordinasi secara intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang," ujar Heru di Kantor Pusat Bea dan Cukai di Jakarta Timur, Jumat 10 Februari 2017.
Sementara itu, Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil, Drajat Wisnu Setiawan menambahkan, telah dilakukan pengecekan e-KTP tersebut dengan dua cara. Menggunakan alat pembaca (card reader) khusus e-KTP dan mencocokan NIK pada kartu dengan database kependudukan.
"Setelah kami cek, ternyata 36 KTP tersebut palsu, yakni fisik KTP tidak sama dengan data di dalam chip," katanya.
Kemudian, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga, menambahkan, terkait penemuan NPWP, pihaknya telah melakukan penyelidikan awal.
"Hasilnya. Dari 32 kartu NPWP, sebanyak 30 NPWP valid, dan dua tidak valid. Artinya, nama dan nomor pada kartu sesuai dan terdaftar di Kantor Pajak di beberapa wilayah di Jakarta," katanya. (asp)
Laporan: Pius Yosep/ Jakarta
NIK KTP Sudah Bisa Jadi NPWP, Kapan Mulai Berlaku?
Diketahui bahwa NIK KTP sudah bisa jadi NPWP. Penggabungan NPWP ke dalam NIK bagi wajib pajak orang pribadi ternyata baru diberlakukan pada tahun 2023.
