- Dian Tami - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengingatkan, akan lebih hati-hati dalam proses tender pengadaan blanko KTP elektronik. Apalagi, pada 2016 lalu, tender pengadaan yang gagal berdampak tidak tersedianya blanko hingga awal 2017.
"Kita harus hati-hati, karena tender sering gagal," kata Tjahjo, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan 2018 di Hotel Clarion Makassar, Selasa 28 Februari 2017.
Menurut Tjahjo, pemerintah saat ini, tengah berupaya, agar blangko KTP elektronik tersedia secepat mungkin. Pada tahun ini, ditargetkan penyediaan sebanyak 26 juta blanko untuk seluruh daerah di Indonesia.
Sementara itu, Kemendagri sedang menyusun katalog elektronik penyediaan blanko KTP elektronik sebagai sarana dalam proses tender. Tujuannya, untuk meminimalisir kemungkinan gagal lelang dalam tender pengadaan.
Tjahjo mengklaim, model katalog elektronik tersebut, selain lebih cepat dan mudah dipahami, juga dapat mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Sebab, barang ditawarkan dengan harga kompetitif, serta kualitas yang baik.
"Transparansi anggaran juga lebih terjamin, karena harga dan kualifikasi tercantum dengan jelas dan terperinci," ucapnya.
Tjahjo menerangkan, terhitung 27 Desember 2016, pemerintah telah merampungkan perekaman data KTP elektronik untuk 175,5 juta jiwa. Jumlah itu sebanding dengan 96,1 persen dari total 182,6 juta wajib KTP di seluruh Indonesia.
"Masih ada sekitar enam persen, atau 1.117.423 penduduk yang sama sekali belum dapat KTP," kata Tjahjo.
Khusus pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Tjahjo belum bisa memastikan pengadaan blanko KTP elektronik segera tuntas. Namun, itu dianggap tidak terlalu berpengaruh, karena yang paling penting bagi warga DKI adalah memastikan diri terdaftar pada DPT.
"Kami juga minta kesadaran warga untuk aktif mengecek dan mendaftarkan diri. Jangan sampai ada yang merasa tak bisa menggunakan hak pilihnya," ujarnya. (asp)
